KPK Harus Periksa Mundurnya Dana BOS, Alibi Pelimpahan Kewenangan Tidak Masuk Akal

Tutwuri Handayani

Tutwuri Handayani

Jawa Timur, portal nasioanal – Mundurnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2017 pada triwulan pertama selayaknya mendapat perhatian khusus oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), karena bisa dipastikan telah merugikan sektor kependidikan bagi masyarakat luas penerima dana BOS.

Ada kemungkinan mundurnya dana BOS yang pencairannya dilakukan pada akhir triwulan pertama, bisa disebabkan ada kesengajaan diundurnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur dan atau mandulnya kinerja pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Dinas Pendidikan Jawa Timur melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pengelolahan dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sebagai upaya penghentian sementara bantuan dana BOS untuk kepentingan tertentu baik kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok.

Menurut sumber yang bisa dipercaya, sangat aneh program pemerintah yang sudah berjalan lama bisa terhenti karena sebuah kebijakan yang tidak jelas.

“Disini pasti ada kepentingan, karena mengganggu kinerja sekolah yang didalamnya ada banyak masyarakat, khususnya yang berstatus kepala sekolah,” kata sumber.

Hal ini bisa dibuktikan bahwa pencairan dana BOS yang dilakukan oleh pihak sekolah sama seperti tahun-tahun sebelumnya, meskipun pada awal triwulan bulan pertama ataupun bulan kedua banyak alasan ini dan itu yang menjadikan dana BOS tidak bisa dicairkan.

“Mundurnya BOS pasti ada kecurangan. Ya mungkin kecurangan kebijakan Menteri, Gubernur atau bahkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi,” jelas sumber.

“Yang pasti KPK yang bisa menemukan siapa yang ‘bermain’ dalam BOS ini. Unsurnya bisa di penyalahgunaan wewenang dan jabatan atau hasil simpanan dana BOSnya selama belum tersalurkan kesekolahan ini larinya kemana?. Alibi pelimpahan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi yang menjadikan mundurnya bantuan BOS, hanya pembenaran dari ketidak profesionalnya kinerja pejabat terkait, karena pelimpahan kewenangan bukan hal baru,” ungkap sumber./*