KPK Diminta Selesaikan Kasus Jasmas

Abdul Malik

Abdul Malik

Surabaya – Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) rupanya masih menyisahkan masalah. Terlebih program tersebut menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang nilainya sangat fantastis.

Dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya diminta tegas dalam menegakkan mekanisme penggunaan dana tersebut pada kalangan legislator.

Abdul Malik Ketua Konggres Advokat Indonesia mengatakan, penentu pelaksana proyek Jasmas adalah Pemkot Surabaya, bukan pihak lain termasuk dari legislatif surabaya.

“Pemkot sebagai pemegang anggaran,” kata Malik. “Ini seharusnya tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun termasuk dewan,” ujarnya ketika¬†mengomentari sejumlah kasus dugaan penyelewengan dana Jasmas dikalangan dewan.

Masih kata Malik, di dalam pelaksanaanya pun harus ada pelaporan kegiatan yang valid.

Bahkan untuk proyek fisik diwajibkan pemasangan plakat proyek yg menyebutkan bahwa hal itu merupakan hasil jaring aspirasi.

“Tampa pelaporan yang valid Dan plakat,” kata Malik. “Maka bisa dicurigai hal itu punya unsur korupsi,” tuturnya.

Dan pihak penegak hukum harusnya paham untuk segera menindaklanjuti,” tegasnya.

‚ÄúTugas kepolisian dan kejaksaan dalam hal ini untuk pro aktif menggelar penyelidikan,” terangnya. “Potensi penyelewengan sangat besar dan tugas bagian Intel untuk itu, ‚ÄĚ ulasnya.

Mengenai beberapa kasus penyelewengan Jasmas yang jalan ditempat. Malik mengingatkan, ada aparat hukum yang lebih besar rapat diharapkan untuk menyelesaikan hal ini yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

‚ÄúKalau KPK sudah turun, itu menunjukkan penegak hukum di daerah sudah tidak baik bekerjanya,” terangnya.