KPK Dibuat Terkotak

paluJakarta – Berbagai cara dilakukan oleh kalangan legislator pusat untuk melindungi dirinya dari sergapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) membuat aturan baru guna memunculkan hukum imunitas untuk kalangan legislator. Rupanya hal tersebut tidak menjadi surut, bahkan sebaliknya. Serangan kedua dilancarkan untuk bisa menghilangkan cara penekanan berdasar versi mereka.

Semua itu terkuak dalam susunan Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK. Pada pasal 41 ayat 3, penyelidik dan penyidik di KPK harus berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Untuk mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri harus atas usulan kepolisian dan kejaksaan.

Hal lain yang juga diatur ialan, pegawai KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 1 huruf c adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan dan Kementerian yang membidangi komunikasi dan informasi, yang berbunyi pasal 25 ayat 2.