KPK Apresiasi Dengan Dipublikasikan

kpkSurabaya – Dalam Diskusi “Upaya Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi Aset-Aset Negara Daerah” Komparasi Kasus Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (Pemprov DKI) Jakarta dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Hadir juga Henry Yosodiningrat legislator pusat, Tri Rismaharini (Risma) Wali Kota Surabaya, Tatang Istiawan Ketua BUMD Watch Jawa Timur. AH Thony Pengamat Kebijakan Politik dan Warsono Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Transparancy Centre juga Tri Gamarefa Kepala Satuan Tugas (Satgas) Tim Korsup Pencegahan Komi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Tri mengatakan, bahwa Pemkot Surabaya sudah lama menggandeng KPK dalam melakukan penyelamatan aset Pemerintah kota dan mengukap praktek korupsi aset negara.

“Maka dari itu, kami KPK berkordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sekarang sudah banyak aset Pemkot yang sudah di Sertifikatkan,” kata Tri.

“Saya senang sekali penyelamatan aset ini dipublikasikan sedemikian rupa, sehingga kita semua bisa saling waspada,” ungkapnya katanya.

Masih kata Tri, jatuhnya aset dari Pemkot yang jatuh ke pihak lain. Hal itu disebabkan adanya kelemahan pada masa lalu dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mengusai aset pemerintah tersebut.

“Ada kelemahan dalam pengadministrasi ini digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk menguasai aset tersebut,” tuturnya. “Kalau sudah diproses di pengadilan maupun intansi penegak hukum yang lain, KPK tidak bisa memprosesnya,” jelasnya.