KPK Ancam Amankan Tambang Tidak Berijin

batu baraSamarinda – Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi dan supervisi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Kalimantan Timur (Kaltim) dengan 12 Gubernur.

Pertemuan tersebut untuk mengatasi kerugian negara karena adanya usaha pertambangan. Terlebih, tidak sedikit yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) bahkan membayar pajak.

Bahkan sekitar 94 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Kaltim sama sekali tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sedangkan dana yang didapatkan dari bisnis pertambangan tersebut sekitar Rp (rupiah) 34,6 triliun, tetapi hanya Rp 3,2 triliun yang terbayar.

Bahkan KPK memberikan batas waktu selama 1 bulan untuk mengurus kelengkapannya. Apabila tidak dilaksanakan maka KPK sendiri yang akan menangkap para pengusaha pertambangan seperti yang disampaikan Adnan Pandu Praja Wakil Ketua (Waket) KPK.

Saat ini masih dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim guna memastikan nilai kerugiannya.