KPK Akan Dilumpuhkan

kpkJakarta – Beberapa poin di dalam susunan revisi terhadap Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mulai menuai reaksi dari berbaga kalangan masyarakat.

Keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) malah dituding sebagai pemicu konflik serta penghambat penyelesaikan. “Untuk penyadapan harus melalui Dewas, kalau tidak ada izin tentu tidak bisa dilakukan, rawan muatan politik untuk menjatuhkan posisi lawan,” kata Binsar.

“Mengangkat penyidik sendiri, itukan hak dari Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK), dia yang sangat paham dengan kondisi di dalamnya, dengan mengangkat penyidik sendiri itu terlepas dari intervensi pihak manapun,” ungkap Robert.

“Yang harus diamati oleh semua lapisan rakyat Indonesia yang perduli dengan KPK, KPK diberi wewenang untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3),” kata Billy.

“Muatan politiknya dalam revisi UU KPK sangat terlihat, KPK bila mempunyai kewenangan tersebut, berpeluang besar dipermainkan oleh kalangan tertentu, yang tidak ingin semua kasus korupsi terungkap,” kata Bejo.