Korupsi Perumahan Penghasilan Rendah Capai 1 Triliun Lebih

rumahKupang – Tim dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) menemukan adanya penyimpangan senilai Rp (rupiah) 1 triliun lebih pada tahun 2012 untuk proyek perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.

Semua itu terkuak dari terbayarnya secara lunas yang semuanya sekitar 500 unit, namun baru diselesaikan sekitar 7 unit oleh kontraktor di Kabupaten (Kab) Alor. Tidak hanya itu, fakta yang didapat dari hasil pemeriksaan Petugas Pembuat Komitmen (PPK) Kab Alor.

Bahkan Kejati NTT juga memeriksa Silviana selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (Satker) perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Keterangan yang disampaikan Silviana, uang masuk pada program perumahan selama 2 tahun anggarannya Rp 1 triliun lebih.

Tahun 2011 Rp 300 miliar serapan anggarannya habis, sedangkan tahun 2012 Rp 765 miliar. Silviana mengaku tidak mengetahui secara persis berapa yang terserap.