Korupsi Pengadaan Bus, Jokowi Layak Bertanggung Jawab

Joko Widodo

Joko Widodo

Jakarta – Bergulirnya kasus korupsi pengadaan bus Trans Jakarta tahun 2013 yang saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) membuat massa dari kalangan intelektual muda gerah.

Dalam aksinya kaum intelektual yang terabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak supaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih kasus tersebut.

“KPK sebagai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) harus cepat tanggap dengan kasus korupsi pengadaan Bus Transjakarta yang nilainya mencapai Rp (rupiah)1,5 triliun,” kata Fahriz selaku koordinator unjuk rasa.

Fariz menambahkan, Joko Widodo (Jokowi) merupakan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta layak bertanggung jawab.

Perlu diketahui, untuk kasus itu, Kejagung telah menetapkan Udar Pristono sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta ditetapkan tersangka.

Tidak hanya Udar, bahkan Prawoto sebagai Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) juga mengalami hal serupa dengan Udar.