Korupsi MERR IIC Jalan Ditempat

Proyek Jalan MERR IIC

Proyek Jalan MERR IIC

Surabaya – Kasus korupsi proyek pembebasan lahan untuk jalan Middle East Ring Road (MERR) II C di Kecamatan Gunung Anyar sepertinya akan terhenti ditengah jalan.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dapat dipastikan tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap pemegang kebijakan yang masuk dalam tim pembebasan lahan.

Proyek pembangunan jalan MERR IIC tersebut dikerjakan semenjak tahun 20012 dengan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dari pusat.

Untuk pembebasan lahan pada tahun 2013 sepanjang 1,6 Kilometer (KM) dengan 250 persil, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengeluarkan anggaran sekitar Rp (rupiah) 30 miliar.

Sebelumnya Kejari Surabaya sudah menetapkan Oli Faisol Satuan Tugas (Satgas) di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Surabaya, Euis Darliana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta juga Djoko Wiyono koordinator Satgas pembebasan tanah. Bahkan pada kasus tersebut ada anggota legsilatif surabaya juga terlibat, namun sampai sekarang belum diproses oleh Kajri Surabaya

Bila mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.

Pada BAB II. PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPERLUAN PEMERINTAH

Bagian 1. Susunan Dan Tugas Panitia Pembebasan Tanah

Pasal 2 (1) Susunan keanggotaan Panitia Pembebasan Tanah terdiri dari Unsur:

a. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya
sebagai Ketua merangkap anggota.

b. Seorang pejabat dari Kantor Pemerintah Daerah Tingkat II yang ditunjuk oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah yang bersangkutan sebagai anggota.

c. Kepala Kantor IPEDA/IREDA atau pejabat yang ditunjuk
sebagai anggota.

d. Seorang pejabat yang ditunjuk oleh instansi yang memerlukan tanah tersebut sebagai anggota.

e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II atau
pejabat yang ditunjuknya apabila mengenai tanah bangunan dan/atau Kepala Dinas Pertanian Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuknya jika mengenai tanah pertanian sebagai anggota.

f. Kepala Kecamatan yang bersangkutan sebagai anggota.

g. Kepala Desa atau yang dipersamakan dengan itu sebagai anggota.

h. Seorang pejabat dari Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang ditunjuk oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan sebagai Sekretaris bukan anggota.

(2) Dalam hal-hal tertentu Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dapat mengetuai sendiri Panitia tersebut dalam ayat (1) di atas.

(3) Gubernur Kepala Daerah dapat menambah anggota Panitia Pembebasan Tanah, apabila temyata untuk menyelesaikan pembebasan tanah ini diperlukan seorang ahli.

(4) Gubernur Kepala Daerah dapat membentuk Panitia
Pembebasan Tanah Tingkat Propinsi dengan susunan keanggotaan dari instansi-instansi seperti dimaksud dalam ayat (1) di atas, sepanjang tanah yang dibebaskan itu terletak di wilayah beberapa Kabupaten/Kotamadya atau jika menyangkut proyek-proyek khusus.

Bahkan pada Undang-Undang (UU) nomor 02 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada pasal 21 (3).

a. Sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota;
b. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai sekretaris merangkap anggota;
c. instansi yang menangani urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota;
d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota;
e. bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota; dan
f. akademisi sebagai anggota.