Konspirasi Rampok Tanah Warga

pagesanganSurabaya – Sekitar 40 Kepala Keluarga merupakan warga Pagesangan Kecamatan Jambangan, sampai saat ini tidak bisa mendapatkan pelayanan perijinan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Semua itu dikarenakan lahan seluas 1,4 Hektar (Ha) yang dijadikan pemukiman warga Pagesangan tengah dipersoalkan oleh tim penyelamat aset Pemkot Surabaya serta diklaim milik Pemkot Surabaya.

Walau dalam upaya hukum dimenangkan oleh warga sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 19/03/2012 silam.

Namun Pemkot tetap tidak mengakui putusan tersebut dan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dengan dasar novum yang mereka dapatkan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).

Dalam dengar pendapat di Komisi A bidang Pemerintahan (Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya berlangsung panas.

Beberapa pertanyaan yang dilontarkan lagislatif Surabaya ada perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga Badan Pertanahan Nasional (BPN) sama sekali tidak terjawab.

“Kenapa BPN tidak memproses permohonan warga yang telah dimenangkan oleh MA hanya karena ada catatan Gambar Situasi (GS),” kata Adi Sutarwijono Wakil Ketua Komisi A.

“Yang sebelumnya GS itu dinyatakan bukan merupakan bukti kepemilikan oleh Pemkot di kasus lain, ini membingungkan saya,” tambahnya.

Masih kata Adi, Pemkot Surabaya tidak patuh dengan supremasi hukum. Sebab tidak menjalankan amar putusan dari MA yang bersifat incrah.

“Bukan kami tidak mau melayani permohonan warga, tetapi kami hanya khawatir, jika ternyata upaya hukum kami dikabulkan atau dimenangkan, tentu akan kembali merubah semuanya,” kata wakil dari Dinas Pertanahan, Bangunan dan Tanah (DPBT) dan diamini wakil dari BPN.

“Kalau jalur hukum sudah kami tempuh dan sudah ada keputusan incrah ternyata masih dianggap belum cukup,” kata Suwito salah satu perwakilan warga.

“Lantas kami ini harus mengadu kemana lagi, dan sampai kapan nasib kami digantung seperti ini,” tambahnya.

Suwito mengatakan, kalau memang Pemkot dan BPN bersikukuh dengan pendapatnya itu. Kenapa BPN bisa memproses dan mengeluarkan sertifikat hak milik tahun 2007 atas nama Mar’ah dan Amanah. Padahal obyek lahannya sama.

Herlina Harsono Njoto Ketua Komisi A DPRD Surabaya meminta agar Pemkot dan BPN Surabaya untuk menjalankan amar putusan MA.

Karena merupakan putusan hukum yang bersifat tetap dan mengikat. Artinya wajib dijalankan, karena secara yuridis, upaya PK tidak bisa menghalangi eksekusi putusan MA.