Pemkot Dilarang Monopoli

Syaifuddin Zuhri

Syaifuddin Zuhri

Surabaya – Syaifuddin Zuhri Ketua Komisi bidang Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mengatakan, selama ini, untuk penataan utilitas sudah ada Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwali) yang mengaturnya.

Zuhri menambahkan, jaringan fiber optik diatur oleh Perda dan Perwali nomor 08 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jaringan utilitas.

Syaifudin mengakui, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengatur masalah jaringan fiber optik sangat penting. Namun, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak bisa melakukan monopoli.

“Pemkot dilarang monopoli, hanya memberi sarana,” ungkap Zuhri. “Jadi, Pemkot cukup hanya mengatur melalui regulasi saja,” jelasnya.