Komisi Pertanyakan Anggaran

kbsSurabaya – Anggaran dari Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) kembali disoal oleh Komisi B bidang Perekonomian (Eko) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Dalam dengar pendapat, Anugrah Ariyadi anggota Komisi B DPRD Surabaya pertanyakan anggaran miliaran rupiah yang diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Sementara permasalahan antara Pemkot dengan Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (PTFSS) saat ini masih terjadi.

Masih kata Anugrah, takutnya kebijakan tersebut berdampak hukum di kemudian hari.

Anugrah menambahkan, Pemkot Surabaya memikirkan ulang langkahnya itu.

Sebab Komisi B DPRD Surabaya tidak menginginkan direksi PDTS KBS diperiksa aparat hukum terkait masalah penyertaan modal.

Tidak hanya itu, Anugrah juga menyoroti pengajuan PDTS KBS kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan (Kemenhut LH) soal akreditasi.

“Jadi saya minta direksi untuk menunjukkan bukti pengajuan akreditasi,” pintanya.

Chairul Anwar Direktur Utama (Dirut) PDTS KBS mengatakan pihaknya sudah mengantisipasi bahwa kucuran Anggaran Pendapatan dan Blanks Daerah (APBD) tidak menjadi masalah.

Caranya, dengan memasukkan kucuran anggaran itu ke rekening tersendiri.

“Kita sudah lama tidak memakai dana dari penyertaan modal,” urai Anwar.

Anwar menerangkan, sejak dirinya diangkat menjadi Dirut tanggal 23/10/2016 lalu. PDTS KBS mendatapkan kucuran anggaran 10 miliar dan sama sekali tidak digunakan.

Tahun 2017, PDTS KBS tidak mendapatkan kucuran APBD. Pada tahun 2018, KBS mendapatkan kucuran lagi Rp (rupiah) 10 miliar dari Pemkot Surabaya.

“Anggaran itu tak digunakan karena disimpan di rekening,” katanya.

Jika PDTS KBS tidak perlu diberikan anggaran dari APBD. PDTS KBS dapat mencukupi biaya operasional dari pendapatan.

Dimana salah satu sektor pendapatan dari PDTS KBS berasal dari sektor pengunjung.

Jika pada tahun 2016 penghujung KBS ada 1,3 juta maka pada tahun 2027 melonjak mencapai 1,5 juta.

“Kalau pendapatanya dari Rp 4 miliar melonjak menjadi Rp 6, 3 milair,” tutur Anwar. “Untuk penghujung tahun 2018 kita tergetkan mencapai 2 juta,” pungkasnya.