Komisi Minta Toko Modern Ditutup

Dengar Pendapat Terkait Toko Modern

Dengar Pendapat Terkait Toko Modern

Surabaya – Masih berkutat pada kejelasan tokomodren yang menjamur di surabaya. Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya, meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera menutup toko modern yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta juga tidak sesuai dengan Ruang Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Berdasar data yang dimiliki komisi C, sejak tahun 2010, total toko modern mencapai 411. 289 diantaranya ternyata tidak memiliki IMB, sedangkan 122 sudah memiliki izinnya.

Tahun 2014 lalu dari data Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya ada 700 dan yang mengajukan kajian sosial ekonomi ke Dinas Pendapatan dan Perdagangan (Disperindag) hanya 375, selebihnya liar.

“Kami minta pemkot pokoknya harus menutup toko modern yang nggak jelas ijinya ini, masa izin hanya minta di kelurahan,” kata Moch Machmud anggota Komisi C.

“Ini kan jelas salah, Pemkot harus adil, jangan alasan tenaga kerjanya terlalu banyak lalu pelanggaranya dibiarkan, kalau seperti itu nanti bisa jadi modus, agar usahanya tidak ditutup,” tambahnya.

“Selama ini saya lihat memang tidak ada tindakan apapun dari pemkot,” kata Syaifuddin Zuhri Ketua Komisi C

“Tapi sebenarnya pelanggaran paling besar adalah dengan banyaknya toko modern, nantinya akan mematikan usaha masyarakat kecil yang mendirikan pasar tradisional seperti warung dan sebagainya,” tambahnya.

“Untuk pendataan kita bisa minta Dinas terkait bukan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Surabaya,” kata Sus Hermanto Koordinator Timur DCKTR Surabaya.

“Tapi kami dulu sudah pernah minta Pemkot yaitu satpol PP untuk menutup toko modern yang nggak berijin setiap harinya harus menutup 6 toko tapi tidak tahu sampai sekarang juga belum ditutup,” jelasnya.