Komisi Menyampaikan Yang Dibantu Bukan Sekolah Tetapi Warga Di Usia Sekolah

Reni Astuti

Reni Astuti

Surabaya – Generasi penerus bangsa rupanya telah menjadi perhatian lebih. Terutama pada generasi muda yang mengalami masalah pendidikan. Hal itu yang menjadi perhatian secara khusus dari Komisi D yang membidangi masalah Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.

Reni Astuti anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menggunakan Peraturan Daerah (Perda) nomer 02 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Perda tersebut untuk mengatasi anak putus sekolah, terutama pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejujuran (SMA/K) di Kota Surabaya.

Bila mengacu pada implementasi Undang-Undang (UU) nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Polda).

Itu yang membuat Pemkot Surabaya tidak bisa lagi memberikan layanan pendidikan gratis.

Berbeda pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diperbolehkan menggunakan mendapat pendidikan gratis.

“Dan, salah satu problemnya adalah kemiskinan,” terangnya.

Masih kata Reni, Perda tersebut telah menjadi acuan dikeluarkannnya Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk memberikan beasiswa mahasiswa yang tidak mampu.

Padahal, masalah kemahasiswaan merupakan kewenangan Pendidikan Tinggi (PT), sedangkan SMA/K berada di Provinsi.

“Yang kita bantu bukan operasional sekolah, tapi warga di usia sekolah,” tuturnya.

Reni menambahkan, Peraturan Presiden (Perpres) nomer 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan salah satu strategi untuk mengurangi beban pengeluaran warga miskin.

Semestinya bisa menjadi pedoman untuk mengatasi anak putus sekolah.

“Semestinya jika mahasiswa miskin bisa diberikan beasiswa, siswa miskin juga bisa,”tuturnya.

“Hanya komunikasinya saja antara Pemkot dengan Provinsi,” terangnya.

Reny menyebutkan, jumlah siswa miskin pada jenjang SMA/K di Surabaya berdasar data dari Pemkota Surabaya mencapai 11 ribu.

Setelah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur (Dindik Jatim).

Sebagian siswa ada yang dibebaskan, diberi keringanan dan ada yang tidak perlu bantuan.

“Tapi kita lihat di lapangan, masih banyak SMA/SMK yang belum dapat jaminan bebas biaya,” ungkapnya.