Komisi D Menyampaikan Perlu Adanya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Guna Menekan Antrian Pasien Di Rumah Sakit Milik Pemkot Surabaya

Agustin Poliana

Agustin Poliana

Surabaya – Kesehatan sampai kapanpun selalu menimbulkan riak-riak terkait pelayanan. Pada sisi pelayanan kesehatan yang kerap menjadi keluhan masyarakat yang akan melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit (RS).

Tingginya keluhan terhadap pelayanan kesehatan yang kerap tidak memuaskan. Telah menjadi perhatian tersendiri serta mnejadi perhatian secara khusus dari Komisi D yang membidangi masalah Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.

Tingginya jumlah pasien yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soewandhie merupakan RS milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Hingga adanya laporan masyarakat yang masuk ke Komisi D DPRD Kota Surabaya. Langung mendapat respon positif oleh Komisi D DPRD Surabaya, serta melakukan peninjauan secara langsung sistem pelayanan yang telah diterapkan pada RSUD Dr Soewandhi.

“Kami mendapatkan laporan jika pelayanan pasien kelas III, ternyata ada perbedaan dengan pasien umum,” kata Agustin Poliana Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya.

“Apalagi dibandingkan dengan pasien kelas Very Important People (VIP) dan Very (V)VIP, padahal ini tidak boleh terjadi,” tambahnya. “Pelayanan pasien kelas apapun harus sama,” ungkapnya.

Masih kata Agustin, dari hasil pantauan dilapangan. Memang didapatkan sejumlah catatan penting untuk perbaikan sistem pelayanan di RSUD milik Pemkot Surabaya yang operasionalnya masih mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya.

“Masih terjadi antrian yang panjang,” paparnya. “Ruangan untuk pasien yang mengantri juga masih perlu peningkatan fasilitas agar lebih nyaman,” jelasnya.

“Karena pada kenyataannya hanya terpasang kipas angin, mestinya bisa memasang Air Conditioner (AC),” ulasnya. “Harusnya untuk hal-hal kecil seperti ini bisa dilakukan sendiri oleh manajemen Rumah Sakit secara mandiri, karena dana hasil karcis dan lain-lain bisa dikelola untuk itu,” terangnya.

Agustin menyampaikan, untuk mewujudkan keberadaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang lengkap dengan layanan rawat inap di seluruh wilayah Kota Surabaya, agar bisa membantu peran Rumah Sakit, yakni kemampuan mengobati 155 jenis penyakit dan juga ketersediaan beberapa dokter spesialis.

“Rumah Sakit milik Pemkot hanya ada 2, yakni Soewandhi dan Bhakti Dharma Husada (BDH), itupun kondisinya terus penuh,” ulasnya.

“Dan untuk saat ini masih belum diperbolehkan oleh Menkes untuk membangun rumah sakit baru, karena jumlah rumah sakit di Kota Surabaya sudah sangat banyak, tentu yang bisa dilakukan hanya meningkatkan layanan di Puskesmas dan Pembantu,” tandasnya.