Komisi D Mengaharapkan Adanya Aturan Yang Jelas Untuk Melindungi Hak Karyawan

Junaedi

Junaedi

Surabaya – Keresahan karyawan pada jelang lebaran Idul Fitri tepatnya tanggal 17/07/2015 mendatang mulai dirasakan. Permasalahan yang setiap tahunnya selalu menjadi harapan dari kalangan karyawan rupanya tidak terselesaikan.

Hal tersebut itulah menjadi perhatian secara khusus oleh Komisi D membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak karyawan yang telah tertuang dalam perundangan-undangan serta diatur secara inkract juga mempunyai dasar hukum yang kuat.

Junadi merupakan Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Junaedi, kembali mengingatkan yang ditujukan kepada semua pengusaha supaya mematuhi ketentuan pembayaran THR sesuai dengan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Menterian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) kepada Gubernur, Bupati maupun Walikota.

“Berdasar SE tersebut THR maksimal paling lambat 14 hari kerja diberikan kepada semua karyawan,” tambahnya.

Junaedi menambahkan, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya segara melakukan sosialisasi bahkan juga memberikan sanksi apabila ada perusahaan yang terbukti telah melakukan pelanggaran SE Kemenaker Trans.

“Dalam SE Menaker Trans tidak ada mencantumkan sanksi terhadap para perusahaan yang melanggar, untuk itulah sangat perlu dikeluarkan Peraturan Walikota (Perwali) untuk mengatur sanksinya, semua itu untuk melindungi hak semua karyawan,” terang Junaedi.

“Berdasarkan SE, karyawan yang bekerja selama 12 bulan atau 1 tahun berhak untuk menerima 1 bulan gaji, sedangkan bagi karyawan yang bekerja masih kurang dari 1 tahun belum mendapatkan,” paparnya.

“Setiap tahunnya ada karyawan yang mengeluh pada Komisi D DPRD Kota Surabaya,” ungkapnya. “Untuk mengantisipasi pelanggaran itu, kita minta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membuka posko pengaduan THR untuk memberi solusi terbaik,” jelasnya.

Hal senada juga diutarakan oleh Agustin Poliana Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya. Bila Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Surabaya menerima laporan terkait pelanggaran SE Kemenaker Trans.

“Komisi D akan akan memanggil Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya serta perusahaan yang melanggar dengan tidak memberikan hak karyawan yaitu THR,” tegasnya.

Kedepan Komisi D yang juga membidangi masalah buruh mengharapkan adanya aturan yang mengikat berupa Peraturan Daerah (Perda). Sehingga hak-hak semua karyawan dapat terlindungi, dan di dalam Perda tersebut juga mengatur tentang hak-hak karyawan salah satunya adalah THR.