Komisi D DPRD Kota Surabaya Mendorong Kepada Pemkot Surabaya Untuk Membuka Layanan Kedaruratan Melalui Nomor 119

Khusnul Khotimah

Khusnul Khotimah

Surabaya – Perhatian Komisi D yang membidangi masalah Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya sampai saat ini masih menjadi pertahian terlebih pada sektor kesehatan.

Bahkan Komisi D DPRD Kota Surabaya mendorong kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk membuka layanan kedaruratan melalui nomor 119, guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Khusnul Khotimah Ketua Panitia Khusus (Pansus) Upaya Kesehatan DPRD Kota Surabaya menyampaikan, melalui program tersebut masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat bisa langsung tertangani.

“Misalkan ada yang sakit stroke, bisa langsung dijemput dengan ambulan dan segera diantar ke Rumah Sakit (RS) terdekat,” kata Khusnul.

Masih kata Khusnul, sebenarnya selama ini sudah ada layanan kedaruratan yang bernama Command Center Surabaya.

Hanya saja, layanan aduan itu seringkali dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat untuk melaporkan jalan rusak, banjir dan sebagainya. “Untuk itu, perlu layanan kedaruratan khusus kesehatan,” paparnya.

Khusnul mengungkapkan, layanan kedaruratan tersebut mengadopsi dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) yang menerapkan Public Service Center (PSC) 119.

Pelayanan kedaruratan bidang kesehatan ini sebenarnya telah diuterapkan di daerah lainnya. “Di Tulungagung sudah ada, tapi namanya beda,” terangnya.

Khusnul mengungkapkan, upaya lain yang didorong kalangan dewan guna memberi kemudahan dan percepatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah dengan menerapkan system informasi manajemen E-Healt berbasis android atau IOS.

Alasannya, selain pengguna android banyak, layanan ini bisa dimanfaatkan ditengah kesibukan. “Program E-Helth saat ini harus masuk dulu ke Web, jadi kadang membutuhkan waktu lama,” paparnya.

Untuk mengaplikasikan program E-health melalui android, masyarakat sebelumnya mendownload playstore kemudian yankes (pelayanan kesehatan). “Jadi layanan ini untuk kemudahan,” tandasnya.
Khusnul mengungkapkan, pada tingkat Kelurahan sebenarnya sudah mempunyai sistem layanan E-Kios. Layanan public untuk mengurus dokumen kependudukan hingga antri berobat.

Namun sistem tersebut lebih sering banyak digunakan oleh masyarakat untuk urusan kependudukan. “Mulai urus akte, KK dan lainnya,” jelasnya.

Dirinya mengakui, meskipun dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Upaya Kesehatan yang disusun kalangan dewan tidak diatur secara detail tentang masalah tersebut.

Namun, program tersebut bertujuan untuk memberi kemudahan pelayanan masyarakat. Ia yakin program layanan kesehatan berbasis IT bisa diterapkan.

Sebab anggaran pada bidang kesehatan mencapai 11 persen dari Rp (rupiah) 8,5 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (APBD TA) 2017.

Alokasi anggran kesehatan Pemkot Surabaya lebih besar dari ketentuan Undang-Undang (UU) nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Bahkan di dalam UU tersebut mewajibkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen.