Komisi D DPRD Kota Surabaya Mendapati Adanya Siswa Putus Sekolah Dalam Satu RT

Reni Astuti

Reni Astuti

Surabaya – Adanya beberapa siswa putus sekolah telah menjadi perhatian tersendiri dari kalangan legislatif surabaya. Terlebih putus pendidikan tersebut disebabkan kesulitan dari segi biaya.

Reni Astuti merupakan anggota dari Komisi D yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (DPRD) Kota Surabaya menyampaikan, angka untuk siswa yang mengkuti proses belajar mengajar pada jenjang pendidikan tingkat Atas dan Kejuruan akan mengalami peningkatan pasca peralihan pengelolaan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).

Seperti yang disampaikan Reni, saat dirinya melaksanakan reses dengan menampung aspiarasi dari masyarakat. Dirinya menemukan 3 anak putus sekolah di wilayah eks lokalisasi Putat Jaya.

“Kebetulan mereka ada pada 1 RT yang putus sekolah sejak bulan 01/2017 lalu,” Reni. “Mereka kebetulan sekolah di swasta,” tambahnya.

Masih kata Reny, kondisi tersebut terjadi sebab selama ini Sekolah Menegah Atas dan Kejuruan (SMA/K) mendapatkan bantuan Biaya Operasional Daerah (Bopda) dari Pemkot Surabaya. Setelah ada peralihan, sama sekali tidak ada bantuan dari Pemprov Jatim.

“Karena tidak ada bantuan dari Pemkot dan Pemprov, maka beban anggaran dikembalikan lagi ke siswa,” tuturnya.

Reny mengatakan, sebenarnya ada 2 penyebab mengenai meningkatnya angka anak putus sekolah. Pertama, berkaitan dengan motivasi. Kedua, karena ketiadaan pendanaan.

Bilamana tidak mempunyai biaya, tentu saja beban psikologis anak semakin berat. Karena kondisi seperti itu yang siswa merasa tidak nyaman ketika berada pada lingkungan sekolah.

“Di Wonokromo, sejumlah orang tua mengeluh, karena tidak mampu bayar,” tuturnya. “Anak mereka bolak balik ditanyai guru mereka,” ungkapnya. “Pada akhirnya membuat anak tersebut tidak nyaman,” terangnya.

Reny menerangkan, berdasar data dari Pemkot Surabaya, bahwa jumlah anak dari keluarga tidak mampu sebanyak 11.038.

Reni mengharapkan sebagai pengelola pendidikan pada saat ini Pemprov Jatim mengetahui hal itu serta juga segera mengambil kebijakan.

Sedangkan di sisi lain, Pemekot Surabaya yang berkewajiban memberikan perlindungan dan pengayoman kepada warganya juga segera melakukan pendampingan.

Dengan banyaknya angka putus sekolah, secara otomatis juga akan menambah jumlah pengangguran. Dampak yang akan dirasakan adalah rentan penyalahgunaan narkoba, seks bebas dan sebagainya.