Komisi C Menginginkan Pemkot Surabaya Tetap Memberikan Layanan Bagi Masyarakat

Simon Kelatompessy

Simon Kelatompessy

Surabaya – Banyaknya layanan perijinan yang belum terselesaikan, ternyata mendapat perhatian secara khusus dari kalangan legislatif Komisi C yang membidangi Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya. Hingga sampai dengan saat ini masih terdapat 3000 perijinan yang belum selesai diproses.

Simon Lekatompessy yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua dari Komisi C DPRD Surabaya menyebutkan, dari 5.063 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang masuk ke Dinas Cipta Karya Tata Ruang (DCKTR) Surabaya ternyata baru 1.907 yang selesai, sedangkan 3.066 ijin yang belum tuntas dikerjakan.

Begitu juga untuk pengajuan ijin Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK), dari 3.352 ternyata yang baru selesai diproses baru 2.012.

“Berdasar Peraturan Daerah (Perda) untuk rumah memakan waktu 15 hari, faktanya, waktu yang dibutuhkan sampai 1 bulan lebih, itu belum ijin bangunan yang lain,” tambahnya.

Asrul Sani dari Inspektorat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengungkapkan, banyaknya ijin yang belum selesai dikarenakan Pemkot Surabaya memfokuskan pelayanan pada Kelurahan dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Simon menyampaikan, langkah yang diambil oleh Pemkot Surabaya tidak dibenarkan. Disebabkan banyaknya laporan yang disampaikan dari masyarakat ke Komisi C DPRD Surabaya.

“Selama ini kita sudah berusaha dengan baik, kalau masih ada kekurangan itu akan menjadi masukan bagi kita,” kata Awaludin Kepala Bidang (Kabid) DCKTR Surabaya.

Simon Lekatompessy mengharapkan, untuk langkah berikutnya beberapa legislatif Komisi C DPRD Surabaya menginginkan tidak ada lagi layanan yang diperuntukan masyarakat Surabaya tertunda kepengurusan dalam waktu yang cukup lama.