Komisi C Menginginkan Pembangunan Dilakukan Sekaligus

Agoeng Prasodjo

Agoeng Prasodjo

Surabaya – Luberan air dari Kali Lamong yang terus terjadi disetiap musim penghujan. Menjadi permasalahan tersendiri bagi kalangan masyarakat yang tinggal pada seputar Kali Lamong.

Banjir yang menggenang hingga 1 meter sama sekali menghambat aktifitas masyarakat yang berdomisili disana. Hal tersebut membuat Komisi C yang membidangi Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya begitu fokus dan serius akan nasib warga yang tinggal di wilayah Surabaya Barat.

Tidak membutuhkan waktu lama akhirnya direspon positip oleh pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dengan memberikan bantuan proyek normalisasi selama 4 tahun (Multiyears) dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebelumnya legislator surabaya serta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah berupaya menanggapi keluhan masyarakat yang ada diwilayah Surabaya Barat yang selama ini menjadi korban banjir tahunan.

Tidak bermaksud mementahkan apa yang sudah diupayakan dan tanggapan positip dari pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), hanya saja Agoeng Prasodjo anggota Komisi C DPRD Surabaya asal Golkar merasa jika waktu empat tahun untuk normalisasi Kali Lamong adalah waktu yang terlalu lama.

“Kalau mengacu kepada hasil musyawarah dan kesepakatan yang didapat selama ini, penanggulangan Kali Lamong memakan waktu 4 tahun,” kata Agoeng Prasodjo merupakan anggota dari Komisi C DPRD Surabaya

“Sementara bahaya banjir yang terjadi disana itu setiap tahun, artinya warga harus menunggu lagi untuk mendapatkan situasi yang bebas banjir terlebih lagi akibat luapan dari Kali Lamong,” tambahnya.

Masih kata Agoeng, ada bagian yang beda saat melihat batas wilayah antara Pemkot Surabaya dan Kabupaten (Kab) Gresik. Sebab ada wilayah Gresik yang posisinya masuk ke wilayah Surabaya. Sedangkan pekerjaan proyek tersebut harus dilakukan bersama-sama.

“Meskipun Surabaya siap, tetapi jika Gresik belum melakukan apa-apa, maka tetap saja ada luberan,” jelasnya.

Agoeng menambahkan, permasalahan ini baiknya menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Karena menyangkut 2 wilayah yakni Surabaya dan Gresik.

Agoeng berharap Pemprov Jatim bisa mengkategorikan sebagai kejadian darurat. Sehingga bantuan proyek normalisasi berupa penanggulan dan lain lainnya dari pemerintah pusat tidak bersifat multiyears tetapi sekaligus.

Beberapa masyarakat sangat mengharapkan agar pembangunan normalisasi Kali Lamong segera diselesaikan. Sehingga tidak lagi menjadi agenda rutin yang terjadi setiap tahun serta sangat mengganggu aktifitas masyarakat sekitar.