Komisi C Meminta Pemilahan Ulang Terhadap Seluruh Bangunan Yang Berstatus Cagar Budaya

Syaifuddin Zuhri

Syaifuddin Zuhri

Surabaya – Keberadaan bangunan cagar budaya kembali mendapat perhatian secara khusus dari kalangan legislator Komisi C membidangi masalah Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.

Dalam rapat dengar pendapat yang membahas tentang hilangnya bangunan bersejarah tepanya di Jalan Mawar nomor 10-12 Surabaya terus menjadi perhatian dari anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya.

Beberapa legislator seperti Ahmad Suyanto, Moch Machmud, Agung Prasojo bahkan juga Sudirjo juga Riswanto menanyakan tentang adanya pemasangan label cagar budaya terhadap bangunan kuno yang diberikan oleh tim dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

“Karena Pemkot tidak punya solusi ketika pemilik bangunan ini terhimpit ekonomi dan ingin memanfaatkan atau menjual bangunan miliknya,” kata Riswanto.

Bahkan Syaifuddin Zuhri Merupakan Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya juga mempertanyakan tentang kajian teknis bangunan yang kini telah dihancurkan itu masih merupakan bangunan aslinya di tahun 1945.

“Kami memang tidak punya kajian teknis, tetapi kami berdasarkan cerita pelaku sejarah yang saat ini kondisinya sudah almarhum,” kata Prof. Aminudin Kasdi merupakan Ketua Tim Cagar Budaya.

Sedangkan Riski merupakan perwakilan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Trowulan (Jatim) menyampaikan untuk penentuan status cagar budaya tersebut terlebih dahulu harus dengan kajian teknis dan akademis yang ilmiah.

Vinsesnsius yang juga anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya mengatakan untuk dilakukan kembali mengkaji sekaligus memilah ulang terhadap 273 bangunan yang saat ini telah dinyatakan sebagai cagar budaya di Kota Surabaya.

“Lakukan pendataan, pengkajian dan pemilahan ulang terhadap seluruh 273 bangunan yang saat ini berstatus cagar budaya,” terangnya.

“Yang memiliki nilai historis apalagi heroik seperti rumah Bung Tomo dan Cokroaminoto tetapkan dan segera akuisisi dengan cara dibeli,” paparnya.

“Namun yang memang tidak disertai kajian teknis atau asal stempel saja, yang dibebaskan saja status cagar budayanya agar tidak menjadi beban Pemkot Surabaya, utamanya terkait perawatannya,” pungkasnya.