Komisi B Mengharapkan Toko Modern Di Mall Segera Mengurus Perizinan

Baktiono

Baktiono

Surabaya – Keberadaan toko modern yang terintegrasi dalam mal di Surabaya ternyata banyak yang belum berizin. hal tersbeut menjadi perhatian dari legislator Komisi B yang membidangi Perekonomian (Eko) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.

Seperti yang disampaikan Widodo Suryantoro Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya. Bahwa sebagian besar toko modern belum melampirkan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPT) atau Izin Mall sesuai Peraturan Daerah (Perda) nomor 01 tahun 2010. Pasalnya, pengurusan Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) tidak bisa dilakukan jika tak mempunyai IUPT.

“Jadi kalau wewenang toko modern yang ada di mall atau disuatu kawasan, itu memang perizinannya ada di Pemerintah Kota (Pemkot),” kata Baktiono anggota Komisi B yang membidangi Perekonomian (Eko) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.

“Dan tetap mengacu pada kajian sosial ekonomi (sosek) yang ada, kecuali memang itu include, seperti super market yang memang menyedikan barang-barang itu,” tambah Baktiono. “Itu memang beda, walaupun itu disuatu gedung atau mall, tetap mengacu pada kajian sosek,” terangnya.

Masih kata Baktiono, kalau memang perizinan belum lengkap, maka harus ditutup terlebih dahulu dan tidak boleh beroperasional.

“Kalau itu masih buka dan warga masyarakat mengetahui, apalagi juga sudah menyampaikan ke Pemkot serta izinnya belum keluar, maka bisa melarang kegiatan tersebut,” tegas Baktiono.

Baktiono menyampaikan, dalam hal ini DPRD Kota Surabaya tidak berpandangan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.

“Memang kita mengharapkan hal itu, baik pajak maupun pendapatan lain-lain, tapi yang terpenting bahwa Peraturan Daerah (Perda) itu harus ditaati bersama, tentunya harus ditangani segera dan mereka harus mengikuti aturan yang ada dan berlaku saat ini di surabaya,” jelas Baktiono.