Komisi B Mengharapkan Pemkot Melakukan Moratorium Penertiban PKL

Achmad Zakaria

Achmad Zakaria

Surabaya – Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, menjadi perhatian Komisi B yang membidangi masalah Perekonomian (Eko) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.

Penertiban PKL pada sejumlah titik rupanya masih meninggalkan masalah. Bahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Surabaya sampai saat belum belum memberikan lokasi pengganti. Sementara mereka itu adalah warga Kota Surabaya.

‚ÄúKalau penertiban seperti itu tidak dibarengi solusi relokasi, jelas memberatkan masyarakat,” kata Achmad Zakaria anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya.

“Pemkot perlu mengupayakan pembangunan sentra PKL ataupun pasar pengganti terlebih dahulu sebelum melakukan penertiban,” tuturnya.

“Karena ini juga menyangkut hajat hidup orang banyak,” tambahnya. “Janganlah pokoknya ditertibkan dulu, tapi tidak ada solusi,‚ÄĚ ujarnya.

Zakaria menyampaikan, Pemkot Surabaya lebih baik melakukan moratorium penertiban PKL setidaknya selama setahun.

Selama waktu moratorium ini, Pemkot bisa membangun pusat dan lokasi pengganti bagi pedagang tergusur. Sekaligus untuk mendapatkan lokasi baru.

Zakaria menerangkan, sebelumnya Komisi B DPRD Kota Surabaya telah melakukan dengar pendapat antara pedagang tergusur di beberapa lokasi dengan Pemkot Surabaya.

Namun menurutnya, kewenangan legislatif hanya menjadi jembatan dialog saja, karena kewenangan eksekusi ada di Pemkot Surabaya.

‚ÄúKami sudah melakukan beberapa kali dengar pendapat, tapi ya kewenangan eksekusi kan ada di pemkot,‚ÄĚ ujarnya.