Komisi B Merasa Keberatan Untuk Pajak Hiburan Diturunkan

Achmad Zakaria

Achmad Zakaria

Surabaya – Penurunan pajak hiburan yang digagas oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Rupanya menjadi perhatian tersendiri oleh kalangan Komisi B yang membidanngi masalah Perekonomian (Eko) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.

Pengajuan yang sebelumnya disampaikan dari Pemkot Surabaya ke Komisi B DPRD Kota Surabaya terkait materi tersebut pada akhirnya mendapat penolakan.

Semua itu bukan tanpa dasar, sebab pajak hiburan dibayarkan oleh kalangan pengusaha hiburan bukannya diturunkan malah sebaliknya pajak hiburan harus dinaikan.

Achmad Zakaria anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya menyampaikan, sebagai anggota DPRD Kota Surabaya sangat kurang setuju bilamana Pemkot Surabaya menurunkan pajak hiburan.

Sementara untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibayar perorang yang punya bangunan dan tanah, termasuk masyarakat menengah kebawah tidak pernah diperhatikan.

“Kalau pajak hiburan yang mau diturunkan oleh Pemkot, yang bayar adalah para pengusaha,” kata Zakaria. “Makanya kami kurang setuju kalau pajak hiburan itu diturunkan,” paparnya.

“Sementara PBB dari tahun ke tahun tidak pernah ada dispensasi penurunan, malah cenderung naik terus,” terang Zakaria merupakan anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya.

Dirinya menjelaskan, kenaikan pajak hiburan memang sudah sewajarnya karena selama ini tidak terlalu signifikan bagi pendapatan daerah.

Nilainya kecil dibanding pendapatan dari hasil PBB. Karena kontribusinya kecil bagi Pendapatan Asli Daerah atau (PAD) Pemkot Surabaya, maka seharusnya pajak hiburan memang naik.

Zakaria menambahkan, hasil pendapatan pajak hiburan di Surabaya pada tahun 2015 mencapai Rp (rupiah) 53,6 milyar. Sementara hasil pendapatan dari PBB mencapai Rp 834,28 milyar.

“Disparitasnya sangat jauh antara pendapatan pajak hiburan dan PBB,” ulasnya. “Kenapa pajak hiburan yang malah diturunkan, bukan PBB, jadi saya tidak setuju jika pajak yang memberatkan rakyat kecil malah dinaikkan,” pungkasnya.