Komisi C Beri Nilai Plus Pada DPUBM

Pembangunan Jalan

Pembangunan Jalan

Surabaya ‚Äď Catatan positif diberikan anggota Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya tehadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Warga (DPUBM) Surabaya dalam hal penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (APBD TA) 2013.

Sachiroel Alim Anwar Ketua Komisi C DPRD Surabaya menuturkan, serapan anggaran Dinas PU tahun ini cukup memuaskan.

Masih kata Alim, untuk TA 2013 DPUBM memperoleh anggaran sekitar Rp (rupiah) 1,46 triliun. Dari total dana tersebut, yang terserap mencapai Rp 829 miliar atau terserap sekitar 79 persen lebih.

Hal itu merujuk pada banyaknya rekananan yang di black list serta dikenakan dena disebabkan tidak menyelesaikan paket pekerjaanya tepat waktu.

Alim berharap pada tahun mendatang DPUM lebih tegas terhaap rekanan yang kurang dapat dipercaya. Misalnya dengan mengenakan denda yang cukup tinggi.

‚ÄúBila perlu dibawah saja ke ranah hukum, sebab para kontraktor itu telah mengingkari isi perjanjian yang sebelumnya telah dibuat,” tegasnya.

Erna Puruwati kepala DPUBM Surabaya menyatakan, selama kurun waktu hampir 1 tahun pihaknya telah memblack list sekitar 27 rekanan.

DPUBM Surabaya juga memberikan denda kepada 169 rekanan yang tidak menyelesaikan paket pekerjaanya tepat waktu. Untuk nominalnya disesuiakan dengan lamanya keterlambatan yang terjadi.

Bahkan dari denda tersebut, DPUBM mendapatkan sekitar Rp 4,4 miliar. Dengan rincian sekitar Rp 3,3 dari kontraktor yang di black list serta Rp 1,1 miliar dari denda yng dikenakan kepada 169 kontraktor.

Simon Lekatompessy Wakil Ketua Komisi C mengatakan, agar tidak gegabah dalam menjatuhkan denda kepada kontraktor. Sebab tidak semua denda yang dijatuhkan kepada rekanan semuanya bakal berujung keuntungan bagi pemerintah kota.

Misalnya jika proyek yang dikerjakan itu nilainya Rp 52 miliar tapi yang terbangunan hanya Rp 3 miliar kemudian dihentikan dan didenda, itu artinya dengan memberikan keuntungan lebih kepada rekanan jika dihentikan di tengah jalan.

“Kita tidak mungkin salah hitung, kalau salah pasti kita akan diminta mengembalikan,” jelas Erna.