Komisi B Akan Terus Mengawal Mengenai Anggaran Untuk Relokasi PKL

Edi Rahmat

Edi Rahmat

Surabaya – Keberadaan Pedagang Kali Lima (PKL) dibeberapa titik Kota Surabaya begitu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Surabaya.

Sementara pada sisi lain keberadaan PKL yang bukan untuk melakukan aktifitas perdagngan malah membuat Kota Surabaya sangat tidak menarik dan tidak tertata dengan baik.

Penertiban PKL yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya.

Pada akhirnya membuat beberapa PKL mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.

Komisi B yang membidangi masalah Perekonomian (Eko) DPRD Kota Surabaya menerima kedatangan mereka yang juga merupakan kepanjangan tangan dari masyarakat Kota Surabaya.

Dihadapan Komisi B, perwakilan PKL Menur menyampaikan, sudah sejak lama berjualan dan untuk menyambung hidup. 

Namun tiba-tiba Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya melakukan penertiban tanpa adanya solusi.

Edi Rahmat menjabat sebagai sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya mengatakan, jika simpang siurnya informasi soal ada dan tidaknya sosialisasi sebelum dilakukan penertiban merupakan bukti jika selama ini ada komunikasi yang terputus.

“Pada intinya, jika melakukan penertiban PKL apalagi dalam jumlah yang banyak,” kata Edi.

“Sudah seharusnya diberikan solusi, jadi bunyinya relokasi,” tambahnya. “Untuk itu, sebelum melibatkan aparat Satpol PP,” tuturnya.

“Sebaiknya jajaran dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memikirkan terlebih dahulu bagaimana untuk relokasinya.” terangnya.

Masih kata Edi, bila semuanya langsung ke Satpol-PP, maka kami juga kasian dengan anggotanya.

Karena selalu menjadi korban bahkan juga cacian dari masyarakat sendiri. Padahal mereka ini bertindak atas permintaan bantuan dari dinas lainnya.

Pertemuan antara PKL juga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Surabaya telah menemukan titik temu dengan adanya solusi.

“Kami sepakat agar Dinas Koperasi (Dinkop) bisa menjembatani mereka,” terang Edi.

Permasalahn tersebut telah menjadi perhatian secara khusus dari kalangan Komisi B DPRD Kota Surabaya.

Bahkan Komisi B DPRD Kota Surabaya berjanji akan terus mengawal mengenai pengajuan anggaran untuk biaya relokasi PKL.