Komisi B Ajukan Raperda Inisiatif

Mazlan Mansyur

Mazlan Mansyur

Surabaya – Pemanfaatan fasilitas umum (fasum) yang keberadaannya pada pusat-pusat perbelanjaan disinyalir banyak yang tidak sesuai peruntukannya.

Seperti pada fasilitas ruang terbuka yang mestinya diperuntukan pada pengunjung. Namun banyak yang disewakan untuk stan-stan.

Karena adanya perubahan itulah Komisi B bidang Perekonomian (Eko) Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Surabaya akan mengajukan Rancangan Perauran Daerah (Raperda) Inisiatif Penataan Pusat Perbelanjaan.

Mazlan Mansyur Ketua Komisi B DPRD Surabaya mengatakan, Raperda Inisiatif ini segera diajukan ke Badan Legislasi (Banleg) DPRD Surabaya dalam waktu dekat.

“Sebelumnya DPRD Surabaya sudah mengesahkan Perda Toko Swalayan, Perda Pasar Rakyat dan Perda Pedagang Kaki Lima (PKL) di Perkantoran dan Perbelanjaan,” ungkapnya.

“Kini kami mengajukan Raperda yang baru penataan pusat perbelanjaaan di surabaya, kita fokus dari hulu ke hilir,” paparnya. “Ini kalau tidak ada penataan maka kenyamanan pengunjung akan terganggu,” ungkapnya.

“Selama ini memang ada stan PKL tapi letaknya jauh karena di beri tempat di luar mall atau plaza,” urainya. “Para karyawan yang butuh makan siang atau sore harus berjalan jauh dari tempatnya bekerja,” jelasnya. “Padahal mereka ini juga butuh kenyamanan dan sekaligus juga menggairahkan para PKL,” pungkas Mazlan.