Komisi Akan Panggil Pihak Terkait

Camelia Habiba

Camelia Habiba

Surabaya – Pembangunan moda transportasi massal rupanya masih terkendala pendirian depo di sekitar Joyoboyo.

Camelia Habiba anggota Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengatakan, isi perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

pemkot sebagai penyedia lahan, pembangunan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan operasional berada di kewenangan PT KAI.

Dikarenakan sebagian lahan yang akan dimanfaatkan sebagai Depo Trem ditempati oleh warga.

Maka, pemerintah pusat meminta pemerintah kota untuk menertibkannya.

“Ini dilematis, karena pemkot tidak bisa menertibkannya,” kata Habiba.

Masih kata Habibah, penertiban tidak bisa dilakukan Pemkot karena bukan aset daerah. Namun milik tepatnya milik PT KAI.

“Jika Pemkot tertibkan, akan digugat warga, karena bukan miliknya,” terangnya

Habibah memastikan, belum ditertipkan lahan tersebut disebabkan tidak ada dana kerohiman.

“Tidak boleh ada dana kerohiman, dari APBD maupun Anggaran Pendatan dan Belanja Negara (APBN),” tuturnya.

Guna menyelesaikan masalah itu, Komisi C akan memanggil PT KAI, Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko), Asisten Sekretaris (As Sek) kota dan lainnya.