Komisi A Undang KPU

Herlina Harsono Nyoto

Herlina Harsono Nyoto

Surabaya – Dalam agenda dengar pendapat di Komisi A bidang Pemerintahan (Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya terkait persiapan jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak tanggal 09/12/2015 lusa.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu), Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (bakesbang Limnas) Surabaya serta jajaran aparat hukum Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya dan Kepolisian Resor (Polres) Pelabuhan Tanjung Perak.

Herlian Harsono Njoto ketua Komisi A DPRD Surabaya mengatakan, bahwa rapat yang digelar di komisinya memang hanya bersifat koordinasi menyangkut persiapan pelaksanaan Pilkada Surabaya 2015.

“Karena sifatnya koordinasi, maka kami mempertanyakan soal kesiapan pelaksanaa Pilkada Surabaya 205, namun ada hal yang menjadi catatan kami yakni semua catatan penggunaan anggaran kali ini harus dijadikan pijakan untuk perbaikan Pemilu yang akan datang,” ungkapnya.

“Terkait serapan anggaran untuk sosialisasi yang dianggap kurang memuaskan semua pihak termasuk pasangan calon (paslon), KPU mengaku jika pihaknya sudah melakukan tugasnya seoptimal mungkin sesuai aturan yang berlaku, dan karena saat ini adalah Pilkada serentak, tentu ada yang berbeda dengan tahun sebelumnya,” terangnya.

Siti Mariam anggota Komisi A menambahkan, sanksi Panwaslu selama tidak pernah jelas terkait kejadian maupun laporan pelanggaran Pemilu. Untuk itu dewan meminta agar kinerja panwas, karena jumlahnya sudah bertambah banyak dan ada pada setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Nurul Amalia Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data Komisioner KPU Surabaya menanggapi terkait keperpihakan dari pengurus kampung terkait undangan C6. Sepanjang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), meskipun tidak mendapatkan C6 tetap bisa mencoblos di TPS dengan cukup membawa kartu Tanda Penduduk (KTP).

Whayu Haryadi ketua Panwaslu Surabaya sempat menyampaikan komplin mengenai anggaran. Karena anggaran untuk Alat Peraga Kampanye (APK) produk dari KPU yang terpasang. Namun tidak pada pelepasannya, sehingga Panwas ketika melepas APK tanpa anggaran.

“Hasil operasi penurunan APK kami kumpulkan di kantor dan keberadaannya kami jaga karena masuk kategori aset negara,” ucapnya.

Masih kata Wahyu, dirinya memberitahukan kepada seluruh pihak untuk tidak membuat gaduh selama masa tenang. hal tersebut juga disampaikan kepada para anggota dewan untuk menyampaikan kepada tim kampanye maupun paslon Pilkada Surabaya 2015.