Komisi A Perjuangkan Surat Ijo Menjadi Hak Warga Kota Surabaya

Lutfiyah

Lutfiyah

Surabaya – Berlarutnya kejelasan terkait keberadaan status tanah yang hanya ada di Surabaya serta di diami ratusan warga Surabaya mendapat perhatia secara khusus oleh Komisi A yang membidangi Pemerintahan (Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.

Komisi A DPRD Kota Surabaya memandang, warga pemegang surat ijin ijo sudah layak untuk dibebaskan kepemilikannya melalui Peraturan Daerah (Perda) Ijin Penggunaan Tanah (IPT) yang saat ini tengah dilakukan pembahasan.

Hj Lutfiyah merupakan anggota dari Komisi A yang membidangi Pemerintahan (Pem) DPRD Kota Surabaya mengatakan, bahwa kekhawatiran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengenai upaya para pengusaha maupun orang-orang kaya untuk menguasai lahan berstatus surat ijo dengan cara membeli dalam jumlah besar dirasa sangat berlebihan.

“Semua itu tetap tergantung kepada warga pemegang surat ijo, kalau ternyata mereka tidak mau menjual, tentu juga tidak akan terjadi,” papar Lutfiyah.

“Namun demikian saya tetap meminta kepada warga pemegang ijin surat ijo untuk tidak melepas ataupun memindah tangankan kepada pihak mereka,” himbaunya.

“Karena prosesnya tidak bisa langsung diajukan pelepasan, pasalnya ada kewajiban pembaharuan ijin dalam setiap tahunnya,” jelasnya.

Dalam perhatianya mengenai surat ijo tersebut. Lutfiyah juga mengkritisi soal aturan pelepasan lahan surat ijo yang hanya dibatasi luasanya 250 meter persegi (m2) kebawah.

“Sejak digulirkannya Perda pelepasan surat ijo yang lama, rupanya hingga saat ini belum ada warga yang mau membeli,” ungkapnya.

“Sepertinya Perda ini menggantung, makanya saat itu saya sudah mengatakan jika Perda ini akan mubadzir,” terangnya.

Dirinya sebagai anggota Komisi A berharap agar dalam Perda surat ijo yang baru tercantum aturan yang berazaskan keadilan yang mengacu kepada Undang-Undang (UU) tahun 2012 dan Peraturan Presiden (Perpres).

“Untuk itu saya minta dalam penggantian pemilik surat ijo sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dan didahului dengan appraisal, karena Perda yang dilakukan juga didasari appraisal, jadi sesuai azas keadilan,” jelasnya.

Lutfiyah menyampaikan, tidak sedikit warga Kota Surabaya yang sampai saat ini menempati lahan bebas milik Negara sebagai pemukimannya berpuluh-puluh tahun bahkan secara turun menurun.

Lutfiyah juga mengatakan Komisi A akan berusaha turut memperjuangkan untuk mendapatkan surat hak kepemilikan yang sah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Kalau memang ternyata lahan itu terbukti bukan milik pemerintah atau instansi pemerintah manapun artinya berstatus lahan bebas milik negara,” ungkapnya.

“Apalagi telah ditempati sebagai pemukiman selama berpuluh-puluh tahun, harusnya pemerintah membantu masyarakat, untuk itu saya juga akan tanyak soal ini kepada BPN,” pungkasnya.