Komisi A menginginkan Draff Raperda Surat Ijo Segera Diserahkan Guna Dibahas

Irwanto Limantoro

Irwanto Limantoro

Surabaya – Ratusan warga surabaya yang menempati rumah lebih dari 30 tahun khususnya berada pada lahan ijo. Saat ini mereka menunggu kejelasan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan status lahan yang mereka tempati.

Hal tersebut menjadikan perhatian secara khusus dari Komisi yang membidangi masalah Hukum dan Pemerintahan (Hum Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Untuk masalah ini Komisi A DPRD Surabaya ditunjuk serta telah dibentuk Panitia Khusus (Pansus) yang mambahas tentang Surat Ijo.

Irwanto Limantoro merupakan salah seorang anggota Komisi A DPRD Surabaya menyampaikan, draff Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Surat Ijo supaya segara diserahkan pada dewan untuk segera dibahas.

Untuk itu, Komisi A DPRD Surabaya sendiri yang ditunjuk sebagai tim Pansus Surat Ijo. “Saya minta pada Pemkot Surabaya untuk segera menyerahkan draff Raperda Surat ijo yang katanya telah diserahkan, ternyata belum sampai,” tambah Irwanto.

Masih kata Irwanto, menghimbau agar dari Pemkot Surabaya tidak menjadikan surat ijo sebagai konsumsi politik. “Jangan mencoba mengkait-kaitkan masalah soal surat ijo dengan politik,” terangnya.

“Karena hal ini menyangkut kepentingan serta hak dari kalangan masyarakat banyak,” paparnya. “Dan harus segera dikembalikan kepada masyarakat,” ungkap Irwanto yang juga Ketua dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Surabaya.

“Undang-Undangnya diperbolehkan untuk dikembalikan kepada masyarakat, mengenai aturan memang sedang kita bahas, sehingga tidak ada alasan dari Pemkot Surabaya untuk menahannya,” jelasnya.

“Saya berharap Pemkot Surabaya menyerahkan Raperda Surat ijo ke dewan, untuk segera dibahas dan cepat diselesaikan karena semua itu kembali ke masyarakat,” pungkasnya.

Keinginan dari Tri merupakan salah satu penghuni rumah yang menempati lahan Surat Ijo agar masyarakat mendapat kejelasan akan status lahan tersebut.

“Kami tidak meminta hal yang berlebih, yang kami inginkan adalah lahan yang akan dilepas oleh Pemkot Surabaya dan diatur oleh Undang-Undang segera disahkan,” tambahnya.