Komisi A DPRD Kota Surabaya Melakukan Sidak Di Bongkaran

komisi aSurabaya – Keberadaan para Pedagang Kali Lima (PKL) dimanapun menjadi perhatian dari kalangan legislatif surabaya.

Begitu juga dengan keberadaan PKL botol bekas yang ada di Jalan (Jl) Bongkaran. Komisi A yng membidangi Pemerintahan (Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya turun langsung melihat penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Herlina Harsono Nyoto Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya langsung memimpin melakukan inspeksi mendadak (sidak).

Berdasar peninjauan Komisi A DPRD Kota Surabaya dilokasi. Komisi A mendapati adanya kejanggalan terkait dengan pembangunan taman dibekas lokasi penertiban.

“Saya yakin Ibu Wali Kota Surabaya tidak sepakat, kalau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya digunakan untuk membangun milik swasta,” kata Herlina.

“Biasanya ibu wali Kota sangat mewanti-wanti bahwa APBD itu harus digunakan secara tepat,” tambahnya.

Kejanggalan lain yang diketemukan oleh Komisi A adalah revitalisasi drainase yang ternyata belum dikerjakan.

Lutfiyah anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya mengatakan, harusnya penertiban PKL disertai dengan perencanaan yang meliputi penataan.

“Penertiban itu tidak dilakukan dengan tebang pilih,” kata Lutfiyah. “Karena setiap warga kota Surabaya diberikan kesempatan untuk mencari nafkah di Kota Surabaya,” tambahnya.

“Semua harus direncanakan dengan matang sehingga penataan kota bisa bagus, sementara warga kotanya tetap bisa mencari nafkah” ujarnya.

Sementara itu para PKL Bongkaran tetap berharap bisa berjualan pasca kedatangan para anggota dewan.

“Harpan kami tetap yaitu bisa berjualan” kata Fauzi koordinator PKL Bongkaran

Penertiban PKL Bongkaran yang disertai dengan perobohan tembok pembatas denga ruko disesalkan oleh Agus salah satu pemilik ruko.

“Kalau ada tembok kami merasa aman, kalau sekarang terbuka begini saya jadi was-was,” ungkap Agus.