Komisi A Akan Undang BPKP

Herlina Harsono Njoto

Herlina Harsono Njoto

 

 

Surabaya – Polemik bagi hasil antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terkait dana terminal Purabaya.

Berlarutnya permasalahan 2 instansi pemerintah tersebut membuat Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Jawa Timur (BPKP Jatim) menyatakan bahwa pembagian hasil dari terminal Purabaya dilakukan dengan cara netto.

Herlina Harsono Nyoto Ketua Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan (Hum Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya pasca dengar pendapat akan mengundang BPKP Jatim untuk mendengarkan tentang bagi hasil.

Herlina menambahkan, akan ada pertemuan kembali pada minggu depan dengan jajaran Pemkot Surabaya guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

Bagi hasil pendapatan terminal Purabaya antara Pemkot Surabaya dengan Pemkab Sidoarjo pada perjanjian tersebut. Semakin memunculkan adanya perjanjian ilegal.

Terkuaknya perjanjian tersebut berkat adanya BPKP Jatim bahwa pembagian itu harus menggunakan sistem netto bukannya bruto.