Klaim KAI, Warga Resah

kaiSurabaya – Sengketa lahan antara warga dengan PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi (KAI DAOP) 8 Surabaya belum juga berakhir.

Beberapa perwakilan dari warga Wonokusumo mendatangi Komisi A bidang Pemerintahan (Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Suwardi satu warga mengatakan, masalah tersebut muncul pasca PT KAI menghentikan secara sepihak proses pengukuran tanah milik warga pada tahun 1997.

Pada tahun 1996, warga sudah mengajukan sertifikat dan sebagian sudah keluar.

“Begitu ada klaim dari PT KAI,” kata Suwardi. “Badan Pertanahan Nasional (BPN) langsung menolak melanjutkan pengukuran,” urainya.

Menurut Suwardi, berbagai cara telah ditempuh oleh masyarakat agar pengukuran kembali dilanjutkan.

Sampai saat ini sekitar 2300 lebih pengajuan serifikat warga Wonokusumo belum keluar.

Bahkan warga juga mengirim surat ke Presiden, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta juga Kementerian Agraria dan melaporkan ke Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN).

“Jika tercatat di DJKN berarti itu miliknya,” ungkapnya. “Kalau tidak tercatat nanti dulu,” tegasnya. “Tapi saya yakin di DJKN tidak tercatat,” yakinnya.

Zainal Ishom Ketua RW 6 mengungkapkan, ada yang janggal klaim PT KAI di Wonokusumo.

Dimana salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu menetapkan Wonokusumo bagian dari wilayah Sidotopo.

“Kalau dikatakan Wonokusumo masuk Sidotopo, itu Wonokusumo yang mana, jaraknya saja ada 6 Kilometer (KM) lebih,” urainya.