Kewenangan Pengelolahan SDM SMA/SMK Dilimpahkan Ke Provinsi

harun, kepala dinas pendidikan provinsi jawa timur

harun, kepala dinas pendidikan provinsi jawa timur

Jawa Timur – Merujuk pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pengganti Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, pada tahun 2015 sistim administrasi pengelolahan pendidikan menengah SMA (sekolah menengah atas) dan SMK (sekolah menengah kejuruan) dipastikan akan dilimpahkan ke pemerintah provinsi dimana sebelumnya pengelolahan pendidikan menengah (SMA/SMK) dibawah kewenangan tingkat kabupaten/kota.

“Untuk tingkat pendidikan dasar jenjang SD (sekolah dasar) dan SMP (sekolah menengah pertama) tetap dibawah pengelolahan kabupaten/kota,” terang Harun, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Kewenangan yang akan dilimpahkan tersebut terkait SDM (sumber daya manusia) yakni, pembiayaan maupun sarana dan prasarana.

“Kewenangan SDM nantinya pengelolahan guru mulai dari proses pengangkatan, gaji, kenaikan pangkat, sertifikasi hingga proses mutasi akan menjadi hak pemerintah daerah,” jelas Harun.

Dengan pelimpahan kewenangan tersebut, sistim susunan pemerintah pada otonomi daerah pada sektor pendidikan akan berjalan lebih efektif sekaligus memotong mata rantai koordinasi yang selama ini cukup menyulitkan guru.

‚ÄúKebijakan ini membawa semangat otonomi daerah yang sesungguhnya. Dengan kewenangan ini pemerintah daerah lebih leluasa dalam mengembangkan sektor pendidikan seutuhnya,‚ÄĚ kata Harun./*par