Kewenangan Ada Ditangan Presiden

Adi Sutarwijono

Adi Sutarwijono

Surabaya – Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjangan (DPC PDIP Surabaya memastikan akan mendaftarkan pasangan Calon Kepala Daerah (Cakada) Tri Rismaharini (Risma) dan Whisnu Sakti Buana (WS) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya pada tanggal 26/07/2015 lusa.

Adi Sutarwijono Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP mengatakan, pendaftaran di hari pertama, selain sesuai arahan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Sekjen DPP) PDIP, juga untuk menunjukkan komitmen mengawal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tepat waktu.

“Kalau pergantian kepemimpinan tepat waktu dampaknya pada kelangsungan pembangunan yang berpihak pada masyarakat,” tambahnya.

Adi menyampaikan dirinya tidak risau, apabila hingga batas akhir pendaftaran, hanya muncul calon tunggal. Adi hanya menyayangkan terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 12 tahun 2015 tentang Pencalonan Kepala Daerah.

Masih kata Adi, KPU telah melampaui kewenangan yang diberikan Undang-Undang. “KPU menimbulkan sendiri kewenangan untuk menunda Pilkada,” terangnya.

Adi menegaskan, berdasarkan UU nomor 08 tahun 2015 tentang Pilkada. Pada pasal 201, bahwa Pilkada 2015 untuk daerah yang habis pada tahun 2015 ditetapksn Pilkada tahun 2015. “Tidak ada pemindah bukuan Pilkada tahun 2015 ke tahun 2017,” jelasnya.

Menurut Adi, jika tahapan Pilkada dihentikan karena hingga batas waktu yang ditentukan hanya ada 1 pasangan calon. Maka KPU melaporkan ke Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Karena yang menentukan penundaan adalah pemerintah bukan KPU. “KPU hanya menjalankan saja, bukan memutuskan penundaan,” pungkas Adi.

Adi menambahkan, pihaknya tidak anti penundaan Pilkada. Tetapi untuk mengatasi persoalan penundaan Pilkada perlu terobosan hukum dan keweangan itu ada ditangan Presiden dan DPR.