Ketua DPRD Surabaya Menginginkan Transparansi Penggunaan Anggaran

 Ir. Armuji, MH

Ir. Armuji, MH

Surabaya – Tambahan Penghasilan Pegawai dan Tunjangan Kinerjanya Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota (PNS Pemkot) Surabaya menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.

Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ( ASN ) nomor 05 Tahun 2014. Pada pasal 79 (5) disebutkan, bahwa Gaji PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada pasal 80 (6) disebutkan, bahwa tunjangan PNS yang bekerja pada Pemerintahan Daerah (Pemda) dibebankan pada APBD.

Ratusan milyar rupiah dana APBD Kota Surabaya tiap tahun yang dikucurkan untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP PNS) dan Uang Kinerja ke PNS Pemkot Surabaya ini seakan tidak mampu terbaca dan terpantau oleh Kalangan Dewan.

“Kalau di total dengan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya untuk pegawai Pemkot Surabaya nilainya cukup besar, sebagai gambaran Belanja Pegawai tahun 2013 mencapai hampir Rp (rupiah) 2,2 Triliun dan nilainya cenderung naik tiap tahun,” kata Armuji Ketua DPRD Kota Surabaya.

“Kekuatan APBD Tahun Anggaran (TA) 2013 sebesar Rp 5,7 Triliun, jika dikurangkan terhadap silpa tahun 2013, prosentase Belanja Pegawai Pemkot Surabaya tahun 2013 mencapai 44 persen dari total APBD tahun itu,” tambahnya.

Masih kata Armuji, temuan kasus pungutan liar (pungli) hasil investigasi oleh tim Ombudsmen Republik Indonesia (ORI) serta praktek pungli dilingkungan Dinas Pendidikan (Dindik) kota Surabaya yang telah diungkap oleh Tim Investigasi DPRD Kota Surabaya dan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya di Sekolah Menegah Atas Negeri (SMAN) 15 bahkan di SMAN lainnya menjadi sorotan dan mengevaluasi ulang tingkat kinerja PNS Pemkot Surabaya.

“Man behind The Gun, senjata yang baik saja tidak cukup, kalau orang yang menjalankan tidak berkualitas, demikian pula dengan manajemen kota, tanpa pembenahan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), sistem yang dibangun tidak akan bisa mencapai hasil seperti yang diharapkan,” papar Armuji.

“Sekarang ini kan masih awal tahun, Pemkot dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Diklat ( BKD ) dan juga Walikota masih ada waktu untuk menyampaikan rumusannya sampai seberapa besar TPP dan Tunjangan Kinerja yang akan diberikan ke PNS Pemkot Surabaya,” jelasnya.

“Setidaknya pada akhir bulan januari ini dan triwulan pertama, agar Dewan bisa tahu persis berapa nilai besaran yang akan direalisasikan,” ungkap Armuji Ketua DPRD Kota Surabaya.

“Kami tidak ingin kejadian seperti di Semarang terjadi di Surabaya, pemberian tambahan penghasilan dan tunjangan kinerja PNS ini menjadi persoalan hukum yang serius dan berkepanjangan,” terangnya.

“Terlebih untuk tahun 2015 ini, dari informasi yang saya peroleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti secara khusus pemberian TPP dan Tunjangan Kinerja PNS daerah ini, untuk Pemkot Surabaya landasan hukumnya harus jelas, jika diperlukan segera konsultasi ke Kemendagri atau pihak-pihak terkait lainnya,” pungkas Armuji.