Ketua DPRD Kota Surabaya Menyampaikan, Lepasnya Aset Milik Pemerintah Harus Dievaluasi

Armuji

Armuji

Surabaya – Beberapa aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan tengah menjadi pemeriksaan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

Hilangnya aset itu juga menjadi perhatian tersendiri dari kalangan legislatif Kota Surabaya terutama pada Armuji yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.

“Dari kejadian beberapa minggu terakhir ini,” kata Armuji. “Terkait beberapa aset yang lepas dari Pemkot Surabaya, kita harus mengevaluasi,” tambahnya.

“Kelemahan pemerintah seperti apa, apa dari segi data kurang, atau memang perjanjian dari awal salah, atau tim pengacara kita yang kurang canggih,” tutur Armuji.

Armuji menyampaikan, tentunya ada tim yang harus ditunjuk oleh Pemkot Surabaya dari swasta. “Nantinya, kalau pengacara dari luar Pemkot Surabaya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ya, kita anggarkan,” terangnya.

Masih kata Armuji, semua itu supaya untuk mengantisipasi aset-aset milik dari Pemkot Surabaya tidak akan lepas lagi ataupun hilang bahkan juga berpindah kepada pihak lain.

“Mengenai payung hukum pengacara yang dari luar Pemkot Surabaya,” ungkap Armuji. “Makanya kita lihat, kalau itu memang diperbolahkan dan ada kebijakan payung hukumnya, ya, akan kita lakukan,” jelasnya.

Armuji mengatakan, Untuk menyewa pengacara dari luar Pemkot Surabaya dan mengenai anggarannya diatas Rp (rupiah) 50 juta dilelang.

“Tidak ada masalah, itu adalah mekanisme aturan yang harus kita ikuti, yang terpenting ialah penyelamatan aset itu sendiri dan jangan sampai kembali hilang,” pungkas Armuji.

Langkah Armuji Ketua DPRD Kota Surabaya dalam penyelematan beberapa aset milik Pemkot Surabaya mendapat dukungan dari berbagai kalangan masyarakat.

“Apa yang disampaikan Ketua DPRD Surabaya harus didukung penuh,” kata Waluyo. “Pemkot tidak harus memakai pengacara dari dalam, bila perlu ambil pengacara diluar pemerintah, yang terpenting aset yang senarusnya milik pemerintah bisa dipertahankan,” tambahnya.

“Ketua dewan telah memberikan tanda, dan harus kita dukung, menyewa pengacara diluar pemerintah tentu mahal, semua itu bisa disampaikan ke legislatif,” ungkap Sanusi.