Kesepakatan Tanpa Perundangan

Terminal Purabaya

Terminal Purabaya

Surabaya – Rumitnya penyelesaian bagi hasil Terminal Purabaya antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.

Profesor (Prof) Eko Sugitario merupakan pakar Tata Negara mengatakan, dirinya selama ini belum mengetahui proses perjanjian yang dilakukan Pemkot Surabaya dan Pemkab Sidoarjo.

“Saya tidak tahu bentuk perjanjian ini, apakah hukum publik atau hukum privat yang pasti semuanya harus digunakan untuk bertujuan sebagai pelayanan publik, maka itu lah perlu ada kesepahaman dan perjanjian tersebut harus ada acuanya,” ungkapnya.

Masih kata Eko, tujuan adanya landasan hukum ialah berfungsi untuk mengetahui perjanjian tersebut mencerminkan keadilan atau tidak. Sebab, sebuah perjanjian atau kerjasama jika salah satunya merugi itu dinamakan bukan kerjasama.

“Kalau saya lihat perjanjian bruto, ini sangat aneh, dimana-mana kalau dibilang kerja sama, harusnya dihitung Netto,” terang Eko. “Bukan hasil dari bruto,” tambahnya.

Eko menambahkan, untuk bangunan dan reklame di terminal Purabaya tersebut juga harus diteliti lebih dalam. “Apakah milik Pemkot Surabaya atau milik Pemkab Sidoarjo,” tanyanya.

“Jika itu milik aset Pemkot Surabaya tidak mungkin berdiri diatas wilayah Sidoarjo ini harus melihat undang-undangnya,” paparnya.

“Saya menyarankan, lebih baik terminal Purabaya harus di relokasi saja agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan, kita punya terminal Tambak Osowilangun (TOW), kita pindah saja kesana dari pada masalah ini tidak ada titik temunya,” sarannya.