Kesepakatan “Siluman” Terkuak

Bagi Hasil Purabaya Hanya Kesepakatan

Bagi Hasil Purabaya Hanya Kesepakatan

Surabaya – Fatkur Rohman anggota Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan (Hum Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mengatakan, agar Pemerintah Provinsi jawa Timur (Pemprov Jatim) ikut turun tangan dalam mengatasi permasalahan bagi hasil ini.

“Kenapa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak minta Gubernur turun tangan mengenai masalah ini, atau memang Gubernur menguji kita,” kata Fatkur.

“Kita ini seolah-olah seperti ayam yang dibiarkan bertengkar dan tidak ada wasitnya, kalau kayak gini caranya tidak akan ketemu titik tengahnya,” tambahnnya.

Anggota komisi A DPRD Kota Surabaya, Lutfiyah, menanyakan kepada Pemkot bagaimana sistem bentuk kerjasama yang dilakukan antara Pemkot Surabaya dengan Pemkab Sidoarjo. Sehingga bisa mengasilkan keputusan yang malah membuat kota Surabaya merugi dan justru menguntungkan kota lain.

“Pemkot kenapa mau mengadakan kesepakatan seperti ini,” kata Luthfiyah. “Model kerjasamanya ini gimana dan seperti apa, kalau memang ini ada undang-undangnya kita harus taati,” cercanya.

“Tapi faktanya apa, tidak ada undang-undang yang mengatur kerja sama ini, ini lahan milik Surabaya, malah Surabaya yang rugi,” herannya.

Ifron Hary Bagian Kerjasama Pemkot Surabaya, landasan Pemkot Surabaya untuk melakukan kerja sama adalah perjanjian yang dilakukan sejak tahun 1982.