Kesepakatan Jalan Ditempat

Adi Sutarwijono

Adi Sutarwijono

Surabaya – Belum ada titik temu pada kesepakatan siluman mengenai terminal Purabaya antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo semakin memperlancar upaya penarikan kewenangan pengelolaan terminal tipe A itu oleh pemerintah pusat.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mengupayakan penarikan wewenang pengelolaan terminal tipe A yang sebelumnya berada di tangan Pemerintah Daerah (Pemda).

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang (UU) nomor 22 tahun 2009 tentng Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta UU nomor 23 tahun 2004 tentang Pemda.

“Sebenarnya kita masih punya kesempatan untuk tetap mengelola sendiri terminal Purabaya,” kata Adi Sutarwijono Wakill Ketua Komisi A bidang Pemerintahan (Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

“Meski ada undang-undang yang meminta penyerahan pengelolaan pada pemerintah pusat,” tambahnya.

“Namun karena saat ini konflik kerja sama terminal Purabaya dengan Pemkab Sidoarjo belum terselesaikan, peluang itu menjadi berkurang,” ungkapnya.

Masih kata Adi, legislatif sudah berulang kali meminta Pemkot Surabaya untuk tangkas menyelesaikan konflik kerja sama Purabaya dengan Pemkab Sidoarjo.

Dikarenakan legislatif sudah melihat kemungkinan pengambilalihan terminal tipe A itu oleh pemerintah pusat sebagaimana termaktub dalam undang-undang.

Adi menambahkan, pengelolaan terminal tipe A oleh Pemda lebih masuk akal, bila dibandingkan dikelola pemerintah pusat. Pengelolaan terminal, sangat terkait dengan trayek angkutan, jalur lalu lintas, kondisi sosial dan ekonomi wilayah yang kesemuanya di bawah wewenang pemerintah daerah.

Adi mengungkapkan, respon dari Pemkot dalam menyelesaikan masalah kerjasama dengan Sidoarjo sangat kurang.

Sampai dengan sebelum 2014, Pemkot masih menunggu review kerjasama antar daerah yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembanngunan Jawa Timur (BPKP Jatim), dan akan keluar pada bulan 02 tahun 2016.

Adi menegaskan sampai saat ini belum ada perundingan resmi. “Yang ada, ya, loby entah pada tingkat apa,” ujarnya.

Perlu diketahui, yang menjadi konflik kesepakatan siluman menjadi berkepanjangan ialah terkait sistem bagi hasil dengan nilai netto atau bruto serta juga masalah proporsi bagi hasil, Berdasar keinginan Pemkot Surabaya 90:10 dan Pemkab Sidoarjo 80:20.