Kemendagri Akan Hukum Surabaya

Masduki Toha

Masduki Toha

Surabaya – Program Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dari pemerintah pusat ternyata masih meninggalkan masalah tidak tuntas diberbagai daerah Kabupaten dan Kota.

Terlebih pada adminitrasi kependudukan di surabaya juga tidak mengalami hal yang berbeda. Hal itu yang menjadi gunjingan pada berbagai kalangan masyarakat surabaya.

“Dirubahnya KTP ke e-KTP adalah tepat,” kata Masduki Toha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

“Memang kendala dilapangan dan saya sendiri yang mengalami, KTP saya jadinya 2 tahun,” ungkapnya. “Semua itu terletak pada data yang tidak akurat,” tambahnya.

Masih kata masduki, bila dari Ditjen Kepedudukan Kementerian dalam Negeri (Kemendagr) menyampaikan untuk mendapatkan e-KTP hanya 10 menit itu wajar.

“Tapi kalau ini tidak normal, artinya perubahan dari manual ke elektronik itu dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia,” paparnya.

“Masalah kedua adalah, masyarakat sendiri juga kurang antusias, sehingga pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kelabakan, dan berakibatnya terjadi seperti saya,” jelasnya.

“Harusnya tahuan 2014 surabaya itu sudah selesai, akhir tahun 2015 ini harus selesai, dan ini perpanjangan, sehingga tidak ada manipulasi data ataupun suka tidak suka,” pungkasnya.

Masduki menambahkan, bila program e-KTP yang ditargetkan tidak tepat waktu yang berhak memberi hukuman terhadap surabaya dalah Kemendagri.