Kasus Penyimpangan Dana Bimtek Dewan Surabaya Final

DPRD

DPRD

Surabaya – Setelah terkatung-katung lebih dari 2 tahun, kasus Bimtek yang dilaporkan oleh Musyafak Rouf akhirnya membuahkan hasil. Melalui Wakasat Reskrim, Polrestabes Surabaya mengaku telah berkoordinasi dengan BPK Jatim dan menjamin bahwa progres kasus Bimtek akan segera final karena tinggal menunggu audit investigasi BPK yang sedang berjalan.

Kasus penyimpangan penggunaan dana Bimbingan Teknis (Bimtek) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya memasuki babak final.

Semua itu dikarenakan sudah adanya tersangka, sedangkan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes)Surabaya tinggal menunggu hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Jawa Timur (BPKP Jatim) dalam waktu dekat.

Musyafak Rouf mantan Wakil Ketua (Waket) DPRD Surabaya menyampaikan, ternyata BPK akan segera memulai audit investigasi yang sudah didahului dengan audit keuangan ke pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

“BPK belum melakukan audit investigasi karena harus melakukan audit keuangan dulu yang disetujui oleh eksekutif dan legeslatif,” katanya.

“Namun audit ini sempat terhenti, karena staf Sekretariat DPRD Surabaya tidak berani memberikan keterangan, karena mereka mendapat tekanan dari sejumlah pejabat dan anggota dewan yang terlibat, tetapi jika mereka tetap bungkam maka mereka juga akan terkena jeratan hukum juga,” tambahnya.

Novum dari Musyafak yang didukung dengan sejumlah berkas barang bukti adalah terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran Bimtek ternyata fiktif.

Ternyata sejumlah kunjungan Bimtek tidak pernah dilakukan, jika setiap berangkat diperlukan biaya tiket perjalanan 2 juta untuk pergi dan pulang.

Dengan jadwal 18 kali kunjungan untuk sekitar 40 anggota legislatif Surabaya. Maka kerugian yang dialami oleh negara mencapai Rp (rupiah) 14, 4 miliar rupiah tiap tahunnya.

“Saya sudah memeriksa ke pihak Garuda Indonesia Airways (GIA), mereka yang terjadwal kunjungan Bimtek, ternyata tidak pernah benar-benar berangkat,” paparnya.

“Tetapi hanya mengambil kertas boarding pass sebagai bukti untuk Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan sertifikat yang telah disiapkan oleh lembaga dengan tujuan tidak jelas, yang kini sudah bubar,” aku Musyafak.

“Makanya tidak heran jika Wishnu Wardhana (WW) mantan Ketua DPRD Surabaya, sebagai pimpinan waktu itu terus menambah durasi jadwal Bimtek, karena merupakan modus untuk mencopet anggaran APBD yang dianggapnya aman dan terkesal legal,” jelasnya.

“Kasus ini sudah 3 tahun, selama ini saya kurang puas, karena berkas yang sudah ada di BPK ditarik lagi oleh Polrestabes, menurut saya tidak perlu ditarik ke KPK, cukup ditangani Polrestabes Surabaya,” ungkap Musyafak.

“Ditarik itu dilengkapi atau tidak, saya tidak tahu untuk apa penyidik melakukan itu,” terangnya. “Kasus ini benar-benar bermuatan politis, pasalnya yang tersangkut adalah orang-orang ini memiliki jabatan politis, saya melakukan ini artinya meminta kepastian hukum, bukan berarti saya dendam,” tegasnya.

Komisaris Polisi Hartoyo Wakil Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Wakasatreskrim) Polrestabes Surabaya menegaskan dalam kasus ini pihaknya sangat serius.

“Kita sudah sekali gelar perkara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memang ada unsur melanggar hukum,” ujarnya. “Berkasnya kita lengkapi,” tuturnya

“Kita saat ini sudah mengerucut dan sudah tinggal penetapan tersangka, serta tinggal pelimpahan ke kejaksaan,” terang Hartoyo.

“Yang jelas lebih dari 1 orang tersangkanya, saya belum bisa menjelaskan sekarang, namun bisa kita pastikan jamak,” paparnya.

“Tidak perlu menunggu hasil audit, polisi sudah bisa menetapkan tersangka karena telah memenuhi unsur barang siapa dan melakukan apa, namun kita tetap menunggu audit hasil kerugian negara, kami tidak akan tebang pilih,” terangnya.

“Audit sudah dilakukan oleh BPK, yang kita minta adalah audit untuk kerugian negara, beberapa kali kita kirimkan berkas, yang terakhir bulan 11 lalu BPK kirim surat ke kita dan kita juga berupaya untuk melengkapi berkas yang diminta oleh BPK,” pungkasnya.