Kartar Tolak Politik Praktis

kartarSurabaya – Dinamika politik menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Cawagub Jatim).

Beberapa eleman mulai mempertanyakan keberadaan forum pengurus Karang Taruna Provinsi (Kartar Prov) Jatim.

Terlebih di dalam dukung mendukung Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur (Cagub Cawagub) saat mengantarkan salah satu pasangan calon tertentu.

Forum pengurus Kartar Surabaya menyampaikan beberapa hal diantaranya, pelaksanaan Pilgub Jatim 2018 yang akan dan sedang berlangsung saat ini.

Nanang Sutrisno Majelis Pertimbangan Forum Pengurus Kartar Surabaya mengatakan, sebagai relawan-relawan dan insan sosial yang tergabung dalam organisasi Kartar terdiri dari berbagai denominasi baik dari lingkup partai dan latar belakang yang berbeda.

“Kalau mendukung salah satu pasangan calon tertentu hal ini sangat kontra produktif,” kata Nanang.

“Dan bisa membawa organisasi Karang Taruna kearah perpecahan,” tambahnya.

Masih kata Nanang, ketika Khofifah Indar Parawansa menjadi Menteri Sosial (Mensos) berkali-kali mengingatkan bahwa Kartar harus netral dari kepentingan politik praktis.

Menurut Nanang, organisasi Karang Taruna sebuah wadah yang besar dan sangat rugi jika dijadikan sebagai alat untuk meraih kepentingan sesaat.

Karang Taruna merupakan organisasi sosial yang bertugas membantu pemerintah untuk menangani permasalahan sosial masyarakat.

“Persoalan sosial masyarakat sangat banyak yang harus diurus daripada ikut dukung mendukung yang mempunyai potensi kerawanan memecah organisasi,” jelasnya.

Arif’an Ketua Karang Taruna Surabaya mengatakan, pilihan politik merupakan salah satu bentuk Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dijunjung tinggi.

Tetapi dengan memanfaatkan sebuah lembaga yang seharusnya tidak boleh terlibat langsung dalam politik praktis ini, adalah perbuatan yang tidak etis, apalagi memakai atribut dan bendera Karang Taruna.

Selanjutnya, menolak pemanfaatan lembaga atau organisasi pemerintah terlibat dalam masalah mendukung Paslon tertentu dalam Pilgub Jatim 2018.

“Kalau sampai hal ini terjadi ditingkat Jatim akan menjadi contoh tidak baik, dan tidak elok,” kata Arif’an.

“Karena Karang Taruna merupakan organisasi sosial yang fokus dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan pemuda,” terangnya.

Selain itu, menghimbau agar semua pihak mengawasi lembaga terkait program-program kementerian sosial yang digunakan untuk kepentingan politik di Pilgub Jatim 2018.