Kalau Panas Bumi Tidak Jalan, Bakar BBM Lagi

dahlan iskan

dahlan iskan

Jakarta – Proyek strategis untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil terhambat oleh pihak sektoral PLN. PLN tidak mau menerima hasil kajian auditor independen Selandia Baru Sinclair Knight Merz (SKM) terkait besaran tarif listrik yang akan dihasilkan dari pembangkit listrik panas bumi. Alasan PLN, tarifnya kemahalan.

Penunjukkan SKM merupakan kesepakatan antaran PLN dan Pertamina. Dan keduanya sepakat bahwa tingkat pengembalian investasi atau internal rate of return (IRR) sebesar 14 persen.

Dengan permasalah tersebut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, beberapa waktu lalu, berapa kali menggebrak meja ketika menggelar rapat dengan PT PLN dan PT Pertamina.

Dahlan Iskan mengaku marah kepada kedua BUMN tersebut, terutama PLN, lantaran lamban menggarap sembilan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Pumi (PLTP).

“Mereka itu sudah sepakat menunjuk kok sekarang masih saja tidak setuju. Ini negara jadi yang tersandera, itu yang saya marah sekali. Saya lebih marah ini daripada hasil pemilu, karena ini negara yang di sandera, kecuali auditor itu saya yang menentukan, wong ini disepakati bersama,” tegas Dahlan, dikantornya, kemarin.

Menurut Dahlan, selayaknya dirut PLN, menerima hasil audit tersebut agar pembangunan proyek bisa segera dijalankan. Dengan begitu, ketergantungan pembangkit listrik terhadap energi fosil bisa segera berkurang.

“Kalau saya dirut saya terima apapun hasil auditnya. Kalau tidak jalan bakar BBM lagi, kan lebih mahal, itu yang saya bilang tadi negara menjadi yang tersandera. Kalau ini tertunda terus, cita-cita Indonesia menjadi green energy tidak tercapai.”

Melihat perkembangan tidak menggembirakan ini, Dahlan kemudian mengultimatum PLN dan Pertamina untuk mencapai kesepakatan terkait pembangunan proyek senilai Rp 25 triliun dalam dua hari. Dalam proyek ini, Pertamina menjadi kontraktor PLTP, sementara PLN akan menjadi pembeli listriknya.