Kadis Pariwisata Terjerat Korupsi Rp 2,7 miliar

obyek wisata carstenz papua

obyek wisata carstenz papua

Jayapura—Pihak Dinas Pariwisata Provinsi Papua menegaskan proyek pekerjaan pengembangan pondok wisata base camp dan obyek Carstenz tahun 2009-2010 senilai Rp 2,7 miliar yang menyeret Kepala Dinas Pariwisata, ditransfer dari Kas Daerah Pemprov Papua ke rekening rekanan yakni CV Sinar Papua dan CV Maipegela.

“Uang Rp2,7 miliar lebih itu ditransfer dari Kas Daerah langsung ke rekening pihak ketiga atau rekanan. Jadi uang tersebut tidak bisa masuk ke rekening pribadi Kepala Dinas,” tegas Yulius Sefaniwi, Kasubag Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Papua selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) didampingi Srijulis S. May, Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata Provinsi Papua.

Menurut Yulius Sefaniwi, penjelasan tentang mekanisme pencairan dana proyek pekerjaan pengembangan pondok wisata base camp dan obyek Carstenz tahun 2009-2010 senilai Rp2,7 miliar ini sekaligus meluruskan pernyataan Aspidus Kejati Papua Nikolaus Kondomo, yang mengutip pengakuan Direktur CV. Sinar Papua inisial JS, bahwa uang Rp2,7 miliar tersebut ditransfer ke rekening Kepada Dinas Pariwisata Provinsi Papua CHR yang kini menjadi tersangka pada kasus tersebut.

Yulius Sefaniwi menjelaskan, proyek pekerjaan pengembangan pondok wisata base camp dan obyek Cartenz tahun 2009-2010 senilai Rp 2,7 miliar dikerjakan dua rekanan masing-masing CV Sinar Papua dan CV Maipegela. CV Sinar Papua mengerjakan pekerjaan pengembangan pondok wisata base camp dan obyek Cartenz senilai Total dana Rp1.440.000.000. Sedangkan CV Maipegela melakukan pekerjaan mobilisasi barang dari Timika menuju Cartenz senilai Rp1.675.000.000. Total uang yang ditransfer ke CV Sinar Papua dan CV Maipegela senilai Rp2.714.441.000, termasuk pengadaan fasilitas lainnya.

Khusus untuk CV Sinar Papua, ujar Yulius Sefaniwi, uang dicairkan dua termin. Termin pertama Rp313. 335.300 dan termin kedua Rp731.108.700. Sedangkan CV Maipegela ditransfer seluruhnya Rp2.714.441.000.

Sedang Srijulis S. May, mengungkapkan, pencairan dana dari kas daerah langsung ke rekening rekanan seluruhnya tercatat di Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Di mana SP2D untuk CV Sinar Papua No. 07738/SP2DLS/1.17.01.01/2009 tanggal 28 Desember 2009. Sedangkan CV Maipegela SP2D No. 0329/SP2DLS/1.17.01.01/2011 tertanggal 14 April 2011.

menurut Yulius Sefaniwi, menyangkut pencairan dana yang ditagih pihak ketiga atau rekanan. Kemudian proses pencairannya dibuatkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). SPP ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atau Kepala Bidang yang bersangkutan. Selanjutnya, SPM ditandatangani oleh pengguna anggaran dan dikirim ke Kas Daerah untuk dibuatkan proses penagihannya.