Juga Pengembalian Nama Baik

penjaraBandung – Terkait revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Rupanya mendapat reaksi positif dari berbagai masyarakat. “Pak Presiden memnta revisi tentang PP salah tangkap perlu mendapat apresiasi dari rakyat Indonesia,” kata Ridwan.

“Kita tidak tahu besok atau lusa, tiba-tiba ditangkap tanpa dasar yang jelas dan dipaksa mengaku kejadian, dimana kita sendiri tidak ada ditempat,” tambahnya.

“Yang harus diperhatikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kemenkum HAM) ialah, mengembalikan nama baik oleh pemerintah serta kepastian uang ganti rugi lalu diambil dimana,” kata Emil.

“Mungkin anda tidak tahu, tidak sedikit orang yang divonis tidak bersalah dan dibebaskan akibat salah tangkap, tetapi namanya tidak kembalikan seperti dulu, tepatnya dibiarkan saja, mereka berjuang sendiri memulihkan nama baiknya,” ungkapnya.