Jerat Koruptor Tidak Lagi Mudah

penjaraSurabaya – Dengan adanya Undang-Undang (UU) nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Masyarakat sudah tidak akan ada lagi mendengar setiap harinya pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) muncul di media massa.

Sebab pejabat negara yang diduga melakukan korupsi terlebih dahulu parkir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan bisa dilanjutkan ke pengadilan pidana bila sudah diberi izin untuk diteruskan.

Mendengar adanya UU tersebut membuat masyarakat dari berbagai kalangan berpandangan berbeda. “Pencegahan itu baik, namun mental korupsi itu yang tidak bisa ditoleransi,” kata Sandi. “Masyarakat ini sudah geram, gak usah diputar lagi hukum ini,” tambahnya.

“Yang harus dipertegas adalah beratnya hukuman, bukannya diputar-putar seperti ini, kita lihat saja jalanya pengadilan korupsi itu,” ungkap Alek. “Saya prediksi, hukum kita akan berbelok,” yakinnya.

“Bagaimanapun, itu merupakan hak dari pememrintah untuk membuat UU pencegahan, kita lihat saja hasilnya, kita sebagai rakyat hanya bisa melihat, tepatnya sebagai penonton,” papar Sigit .

“Pemerintah dalah hal ini lebih mengedepankan dari segi pencegahan serta menghambat upaya pemberantasan korupsi, tapi jangan lupa, para koruptor pasti akan memanfaatan UU ini untuk lepas dari jerat hukum pidana,” pungkasnya.