Jawa Timur Lolos Meski BPK Temukan 450M Disimpangkan

Jawa timur, portal nasional – Pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ada indikasi terjadi penyelewengan dan atau pemborosan pada tahun anggaran 2015 di pemprov Jatim (pemerintah provinsi jawa timur) sebesar sekitar Rp. 265 milyar.

Nilai ini sebenarnya jauh lebih rendah dari angka yang muncul pada awal pemeriksaan BPK, dimana awal temuan sekitar Rp. 450 milyar yang bisa dikategorikan penyelewengan (penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran) dan atau pemborosan pemakaian anggaran negara.

Namun dalam proses selanjutnya, dengan adanya negoisasi dan ataupun yang lainnya, angka dugaan penyelewengan dan atau pemborosan pada anggaran pemprop Jatim turun menjadi sekitar Rp. 265 milyar.

Karena fungsi pemeriksaan oleh BPK adalah bersifat pembinaan dalam pengelolaan keuangan negara, maka disarankan bahwa jumlah anggaran yang diduga terjadi penyelewengan dan atau pemborosan itu dikembalikan pada kas negara, paling lambat pertengahan bulan Mei tahun 2016.

Jika tidak dikembalikan pada kas negara, maka jika hal tersebut akan dimasukkan dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK. Ini tentunya akan mempengaruhi penilaian pengelolaan keuangan daerah pemprov Jatim.

Apabila sejumlah uang yang dianggap diselwengkan dan atau pemborosan itu dikembalikan pada kas negara, maka tidak akan ada kerugian negara yang bisa menjadi bahan pengusutan aparat hukum dalam ranah tipikor (tindak pidana korupsi).
Tetapi jika potensi kerugian negara akibat dugaan adanya penyelewengan dan atau pemborosan anggaran itu tidak dikembalikan pada kas negara, maka aparat penegak hukum wajib mengusut kasus ini dalam ranah tindak pidana korupsi.

Dugaan penyelewengan dan atau pemborosan anggaran di pemprov Jatim itu terjadi di Bappeprov (Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi), Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pengairan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan, Balitbang (Badan Penelitian & Pengembangan), Biro Ekonomi, Biro Administrasi Pembangunan dan sejumlah SKPD (satuan perangkat kerja daerah) yang lainnya.

Selayaknya BPK menjadikan temuan tersebut untuk bisa menyeret pada pelaku tindak pidana korupsi ke kasus korupsi karena jawa timur masuk dalam area wajar dengan pengecualian pada tahun lalu./*