Jasmas Berbadan Hukum

Dana Jasmas

Dana Jasmas

Surabaya – Kebijakan bernuansa politis digelar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Hal tersebut terlihat dari Sekretaris Daerah Kota (Sekkota) Surabaya secara resmi menghentikan dana hibah yang diajukan melalui Jaring Aspirasi (Jasmas) legislatif surabaya dikarenakan tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda).

“Ini jelas sangat politis, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) tanggal 07/01/2015 lalu, pihak Pemkot dalam hal ini Sekkota menyatakan UU nomor 23 tahun 2014 baru diberlakukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (APBD TA) 2016,” kata salah seorang legislator. “Sementara untuk Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2015 masih menggunakan aturan lama,” tambahnya.

“Kalau Pemkot punya niat baik mengapa dalam rapat banggar tidak diinformasikan, kalu begini yang kasihan masyarakat yang mengajukan anggaran Jasmas,” ungkapnya.

“Mereka tidak sempat memperbaiki proposal pengajuan. Ini juga sangat disayangkan, banyak dari kelompok masyarakat yang mengajukan justru tidak berbadan hukum karena sifatnya Usaha Kecil Menengah (UKM) ataupun tempat-tempat ibadah,” terangnya.

Terkait dana hibah Jasmas baru disampaikan kepada legislatif pada tanggal 10/08/2015 dengan disertai Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) tertanggal 07/09/2015 berisi jawaban atas surat Walikota Surabaya tanggal 04/08/2015.

Surat Sekjen Kemendagri itu menyebut jawaban atas pertanyaan Walikota terkait kriteria berbadan hukum bagi penerima dana hibah Pemda.

Surat Sekjen Kemendagri menyatakan badan hukum yang dimaksud adalah perusahaan berbentuk PT, BUMN, BUMD, Yayasan maupun Koperasi.